JAWA BARAT, INTEGRITASNEWS.MY.ID – Minggu, 22 Maret 2026 – Pernyataan tajam kembali dilontarkan oleh Saiful Huda Ems (SHE) terkait isu yang berkembang di ruang publik mengenai dugaan pengalihan status penahanan terhadap Yaqut Cholil Qoumas. Dalam pandangannya, jika benar terjadi perubahan penahanan menjadi tahanan rumah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka hal tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan serius terkait konsistensi penegakan hukum di Indonesia.
SHE menegaskan bahwa hingga saat ini, publik membutuhkan kejelasan berbasis fakta dan pernyataan resmi dari lembaga berwenang. Ia mengingatkan bahwa setiap keputusan hukum, terlebih yang menyangkut tokoh publik, harus transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kekuasaan.
“Jika benar ada pengalihan penahanan, publik berhak tahu apa dasar hukumnya. Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum bisa dinegosiasikan,” tegas SHE dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, SHE juga menyoroti spekulasi liar yang mengaitkan kemungkinan adanya perlindungan politik dari tokoh-tokoh nasional, termasuk Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Ia mengingatkan agar publik tidak terjebak pada asumsi tanpa dasar, namun tetap kritis terhadap setiap dinamika yang terjadi.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya dalam masa transisi kepemimpinan nasional, sangat bergantung pada ketegasan dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.
“Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran harus menunjukkan bahwa tidak ada kompromi terhadap hukum. Jika ingin menjaga legitimasi dan dukungan rakyat, maka prinsip keadilan harus ditegakkan secara konsisten,” ujar SHE.
SHE juga mengingatkan bahwa situasi nasional saat ini memerlukan stabilitas, dan salah satu fondasi utama stabilitas tersebut adalah kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi harus dijelaskan secara terbuka.
Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari KPK yang membenarkan adanya pengalihan status penahanan terhadap Yaqut. Dengan demikian, informasi yang beredar masih perlu diverifikasi lebih lanjut.
Sebagai penutup, SHE mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
“Negara ini berdiri di atas hukum. Jangan sampai hukum terlihat lemah di mata rakyatnya sendiri,” pungkasnya.
(Pewarta IFA – Integritasnews.my.id)
