WwwIntegritasnews my id
BANDUNG – Aroma ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur kembali mencuat di wilayah Kabupaten Bandung. Sejumlah warga dari beberapa kecamatan menyuarakan kekecewaan dan mempertanyakan transparansi penggunaan dana proyek yang dinilai tidak sebanding dengan hasil pekerjaan di lapangan.
Pantauan Integritasnews.my.id di beberapa titik pembangunan jalan lingkungan dan saluran drainase menunjukkan adanya kerusakan dini, meski proyek tersebut disebut-sebut baru rampung beberapa bulan terakhir. Retakan pada badan jalan, pasangan paving yang tidak rata, hingga saluran air yang tidak berfungsi optimal menjadi sorotan masyarakat.
Seorang warga Kecamatan Baleendah yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa proyek perbaikan jalan di wilayahnya dinilai tidak sesuai harapan.
“Baru beberapa bulan selesai, sudah retak dan bergelombang. Kalau memang anggarannya besar, seharusnya kualitasnya juga bagus,” ujarnya kepada wartawan, Senin (2/3/2026).
Indikasi Lemahnya Pengawasan
Sejumlah aktivis pemerhati kebijakan publik di Bandung Raya menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama munculnya dugaan penyimpangan. Mereka mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan audit menyeluruh.
Menurut salah satu aktivis antikorupsi di Bandung Raya, proyek infrastruktur bersumber dari APBD semestinya diawasi secara ketat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan.
“Transparansi bukan hanya formalitas laporan di atas kertas. Publik berhak tahu detail anggaran, siapa pelaksana proyek, dan bagaimana mekanisme pengawasannya,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.
Pemerintah Diminta Buka Data Kontrak
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung untuk membuka data kontrak proyek, termasuk nilai pagu anggaran, nama rekanan, hingga spesifikasi teknis pekerjaan. Langkah ini dinilai penting guna mencegah spekulasi liar sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat.
Integritasnews.my.id akan terus menelusuri perkembangan kasus ini serta membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, melainkan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pewarta: OHIM SETIAWAN
Editor: Redaksi Integritasnews.my.id
