Oleh: Saiful Huda Ems
Meredanya konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel seharusnya menjadi momentum bagi banyak negara untuk bernapas lega. Namun bagi Indonesia, situasinya justru menunjukkan hal yang sebaliknya: persoalan utama bangsa ini bukan pada perang di luar negeri, melainkan pada arah kebijakan di dalam negeri yang kian tidak terkendali.
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, stabilitas ekonomi yang selama ini digaungkan tampak lebih sebagai narasi ketimbang realitas. Nilai tukar rupiah melemah, tekanan terhadap sektor industri meningkat, dan gelombang PHK terus menghantui masyarakat. Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, beban rakyat justru semakin berat melalui kebijakan fiskal yang agresif.
“Kalau perang sudah mereda tapi ekonomi tetap kacau, itu artinya masalahnya bukan di Timur Tengah, tapi di dalam negeri kita sendiri,” tegas Saiful Huda Ems (SHE).
Menurutnya, selama konflik berlangsung, pemerintah masih bisa berlindung di balik alasan geopolitik global. Namun kini, alasan itu runtuh dengan sendirinya.
“Jangan lagi jadikan perang sebagai kambing hitam. Rakyat sudah bisa membedakan mana krisis global dan mana kegagalan pengelolaan negara,” lanjutnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada ketahanan energi nasional. Persediaan BBM yang terlihat aman di permukaan, dinilai menyimpan potensi kerawanan serius.
“Yang terlihat aman itu sering kali hanya ilusi. Kalau manajemen energi tidak transparan, krisis itu tinggal menunggu waktu saja,” ujar SHE.
Di bidang politik luar negeri, langkah pemerintah dinilai semakin membingungkan. Keputusan untuk terlibat dalam forum seperti Board of Peace (BoP) serta perjanjian dagang dengan Amerika Serikat melalui skema ART, justru dianggap tidak memperkuat posisi Indonesia.
“Kita ini negara besar, bukan negara yang harus tunduk pada tekanan kekuatan global. Kalau perjanjian hanya menguntungkan satu pihak, itu bukan kerja sama, itu penyerahan diri,” kritik SHE.
Ia juga menyinggung posisi Indonesia dalam percaturan global yang dinilai semakin tidak berwibawa, terutama dalam relasi dengan figur seperti Donald Trump.
“Kalau pemimpin kita tidak punya posisi tawar yang kuat, jangan salahkan dunia kalau kita diperlakukan seperti pelengkap saja,” katanya tajam.
Di dalam negeri, proyek-proyek strategis pemerintah seperti MBG dan Koperasi Merah Putih turut menjadi sorotan. Bukan hanya soal efektivitas, tetapi juga soal transparansi.
“Kalau proyek dipaksakan tanpa keterbukaan, wajar kalau rakyat curiga. Dan ketika kecurigaan itu dibiarkan, yang hancur adalah kepercayaan publik,” ujar SHE.
Lebih jauh, SHE menilai ada persoalan serius dalam lingkaran pengambilan keputusan di sekitar Presiden Prabowo Subianto.
“Pertanyaannya sederhana: Presiden ini mendengar siapa? Kalau yang didengar hanya orang-orang yang mengiyakan, maka kebijakan yang lahir pasti jauh dari realitas rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya dua tekanan besar yang memengaruhi arah kebijakan nasional: eksternal dan internal. Secara eksternal, ketergantungan terhadap kekuatan global. Secara internal, bayang-bayang pengaruh politik dari Joko Widodo.
“Kalau pemimpin terjebak di antara tekanan luar dan bayang-bayang dalam negeri, maka yang dikorbankan pasti kepentingan rakyat,” ungkap SHE.
Fenomena lain yang tak kalah berbahaya adalah maraknya analisis publik yang menyesatkan. Menurut SHE, banyak opini yang tidak berbasis data justru digiring untuk membentuk persepsi masyarakat.
“Ini yang paling berbahaya. Ketika kebohongan dikemas seolah-olah analisis, rakyat bisa tersesat dalam memahami realitas,” katanya.
Di akhir pernyataannya, SHE mengingatkan bahwa Indonesia saat ini sedang berada di titik krusial.
“Ini bukan soal pro atau kontra pemerintah. Ini soal masa depan bangsa. Kalau arah tidak segera diperbaiki, yang runtuh bukan hanya ekonomi, tapi kepercayaan rakyat terhadap negara,” pungkasnya.
Wallahu a’lam bishawab.
(SHE)
