WwwIntegritasnews my id
JAWABARAT, – Transparansi anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan serius. Para wartawan di seluruh daerah diimbau untuk aktif mengawal dan mencermati setiap rincian penggunaan anggaran, khususnya dalam pembangunan maupun pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Berdasarkan data standar pemerintah, pembangunan satu unit dapur MBG bukanlah angka kecil. Biaya yang digelontorkan berkisar antara Rp 750 juta hingga Rp 3 miliar per lokasi. Bahkan, dalam standar tinggi Kementerian Pekerjaan Umum, anggaran bisa menembus Rp 4,5 miliar untuk fasilitas lengkap.
Rata-rata umum pembangunan dapur berada di angka Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Anggaran tersebut mencakup pembangunan fisik gedung dapur, gudang logistik, ruang staf, instalasi pengolahan limbah (IPAL), sistem filter air, hingga pengadaan peralatan masak skala besar seperti kompor industri, freezer, dan mesin pencuci.
Namun, tidak semua dapur dibangun dari nol. Sebagian menggunakan skema sewa gedung. Dalam skema ini, pemerintah mengalokasikan Rp 2.000 per porsi makanan khusus untuk biaya sewa gedung, lahan, dan peralatan.
Jika dihitung secara kasar, dapur yang melayani 4.000 porsi per hari berpotensi menghasilkan alokasi sewa hingga Rp 8 juta per hari atau sekitar Rp 160 juta per bulan dengan asumsi 20 hari kerja. Dalam setahun, angka ini bisa mencapai Rp 200 juta hingga Rp 300 juta, tergantung lokasi dan kapasitas.
Secara keseluruhan, anggaran per porsi MBG berada di kisaran Rp 13.000 hingga Rp 15.000 dengan rincian sebagai berikut:
Rp 8.000 – Rp 10.000 untuk bahan baku makanan
Rp 3.000 untuk biaya operasional (gaji, listrik, gas)
Rp 2.000 untuk sewa gedung dan peralatan
Angka-angka tersebut menjadi acuan penting dalam melakukan kontrol sosial. Wartawan diminta tidak hanya mencatat, tetapi juga membandingkan antara standar nasional dengan realisasi di lapangan.
“Jika ditemukan anggaran yang jauh di atas atau justru di bawah standar, itu harus menjadi pintu masuk investigasi. Apakah ada pemborosan, mark-up, atau justru pengurangan kualitas layanan,” tegas sumber internal yang meminta perhatian serius terhadap program ini.
Selain itu, penting untuk memastikan apakah anggaran yang dilaporkan hanya mencakup pembangunan fisik atau sudah termasuk seluruh fasilitas pendukung. Ketidaktepatan informasi dalam laporan anggaran berpotensi menyesatkan publik.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis dengan nilai anggaran negara yang sangat besar. Oleh karena itu, pengawasan tidak bisa setengah-setengah.
Peran wartawan menjadi krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas. Dengan data yang akurat dan analisa yang tajam, media diharapkan mampu mengungkap fakta sebenarnya di lapangan.
Pengawalan ini bukan sekadar tugas jurnalistik, tetapi bagian dari tanggung jawab publik untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Kawal MBG, kawal anggaran negara. Jangan sampai program besar ini menjadi ladang permainan anggaran,” tutup Alex.
Pewarta: Alex
