WwwIntegritasnews my id
Jawa Barat , 5 April 2026 — Pernyataan tajam dilontarkan oleh advokat sekaligus pengamat, Saiful Huda Ems (SHE), yang menyoroti arah sikap organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam dinamika politik nasional.
Dalam pandangannya, PBNU dinilai mulai kehilangan ketajaman sikap kritis terhadap pemerintah, khususnya pada era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, organisasi keagamaan sebesar PBNU semestinya berdiri sebagai penyeimbang kekuasaan, bukan justru terkesan menjadi pelindung kebijakan pemerintah.
“PBNU itu seharusnya hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang kritis. Bukan malah terkesan menjadi ‘satpam politik’ yang membungkam diri di tengah berbagai persoalan bangsa,” ujar SHE dalam pernyataannya, Minggu (5/4).
Menurutnya, berbagai kebijakan dan program pemerintah yang menuai perdebatan publik seharusnya menjadi ruang bagi PBNU untuk menyuarakan kritik konstruktif. Namun, yang terlihat justru sebaliknya. PBNU dinilai lebih aktif mengomentari isu global seperti konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, dibanding merespons persoalan domestik yang langsung berdampak pada masyarakat.
SHE menilai, fokus berlebihan pada isu luar negeri berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah publik. Ia menyebut langkah tersebut bisa dianggap sebagai bentuk pengalihan isu dari sikap pasif organisasi terhadap kebijakan pemerintah.
“Ketika PBNU lebih sibuk membahas konflik Iran versus Amerika dan Israel, publik bisa membaca itu sebagai upaya menghindari tanggung jawab moral untuk bersikap kritis di dalam negeri,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga menyinggung dugaan kedekatan PBNU dengan kekuasaan yang telah terjalin sejak era Joko Widodo hingga pemerintahan saat ini. Kedekatan tersebut, menurutnya, berpotensi memengaruhi independensi organisasi dalam menyikapi kebijakan negara.
Dalam kritiknya yang lugas, SHE bahkan menggambarkan kondisi tersebut sebagai bentuk “kebisuan” organisasi terhadap realitas sosial-politik yang berkembang. Ia mengingatkan bahwa sikap diam justru dapat menggerus kepercayaan publik terhadap PBNU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
Tak hanya mengkritik, SHE juga mendorong PBNU untuk kembali ke khittah perjuangan awal Nahdlatul Ulama, yang berakar pada tiga pilar utama: gerakan pemikiran (Nahdlatul Fikr), kebangkitan ekonomi (Nahdlatul Tujjar), dan semangat kebangsaan (Nahdlatul Wathan).
“PBNU harus kembali fokus pada penguatan umat. Dakwah, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi warga Nahdliyin jauh lebih penting daripada terjebak dalam pusaran politik praktis,” ujarnya.
Ia menegaskan, organisasi keagamaan tidak boleh kehilangan independensi dan daya kritisnya di hadapan kekuasaan. Menurutnya, justru di situlah peran strategis PBNU sebagai penjaga moral bangsa.
Pernyataan SHE ini pun berpotensi memicu diskursus luas, terutama di kalangan internal Nahdliyin maupun pengamat politik nasional. Kritik terbuka terhadap PBNU menjadi sinyal bahwa publik masih menaruh harapan besar agar organisasi tersebut tetap berada di garis depan dalam mengawal kepentingan umat dan bangsa secara objektif dan berimbang.
Pewarta ifa
