Integritasnews.my.id — Pewarta: IFA
30 November 2025
Rentetan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra — Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat — terus memunculkan gelombang kecaman, duka, hingga kritik keras terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Tragedi yang menelan ratusan korban jiwa ini bukan hanya mengguncang perasaan publik, tetapi juga memicu perdebatan nasional setelah berbagai video viral memperlihatkan ribuan gelondongan kayu besar hanyut terbawa arus banjir bandang.
Dalam pernyataan tertulisnya, Saiful Huda Ems (SHE) menyampaikan duka mendalam bagi seluruh korban, sekaligus mengulas keras apa yang ia nilai sebagai akar persoalan bencana: kerusakan alam yang berlangsung lama dan praktik pembalakan hutan yang diduga terjadi di berbagai titik Sumatra.
Ratusan Korban Jiwa, Ribuan Warga Terdampak
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru mengenai korban banjir dan longsor di Sumatra.
Hingga laporan terakhir:
Sumatera Utara: 166 orang meninggal dunia
Aceh: 47 orang meninggal dunia
Sumatera Barat: 90 orang meninggal dunia
Jumlah tersebut belum termasuk korban luka-luka maupun yang masih dinyatakan hilang. Situasi ini membuat perhatian masyarakat tersedot tajam pada penyebab utama kerusakan lingkungan yang memperparah bencana.
Duka cita juga datang dari berbagai negara, termasuk ucapan resmi Presiden Rusia Vladimir Putin yang disampaikan melalui Kedutaan Besar Rusia di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan belasungkawa dan memastikan pemerintah bergerak cepat sejak hari pertama untuk mengirim bantuan ke wilayah terdampak.
Video Viral Gelondongan Kayu: Tanda Besar Kerusakan Hutan
Pemicu utama diskusi publik terkait akar bencana adalah beredarnya video yang menunjukkan ribuan kayu gelondongan tanpa kulit terbawa arus banjir. Banyak pihak, termasuk legislator DPR, menilai video itu tampak menyerupai sisa pembalakan liar (illegal logging) skala besar.
SHE menilai visual tersebut sebagai bukti bahwa kerusakan hutan telah berlangsung lama dan masif.
“Kayu-kayu itu bukan tumbang dengan sendirinya. Itu kayu yang ditebang,” ujar SHE menegaskan opini pribadinya.
Ia mendorong Menteri Kehutanan serta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perusahaan atau pihak mana saja yang terlibat dalam penebangan liar tersebut.
SHE Arahkan Kritik pada Kerusakan Lingkungan di Masa Pemerintahan Sebelumnya
Dalam analisanya, SHE menyebut bencana ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kerusakan hutan akibat deforestasi besar-besaran sejak masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Ia memaparkan sejumlah angka deforestasi dari beberapa era kepemimpinan, yang diklaimnya bersumber dari data yang ia peroleh. SHE menilai kerusakan lingkungan terjadi secara bertahap dan sistematis, termasuk pada periode pemerintahan Joko Widodo.
Menurut pendapat pribadi SHE, kegagalan program food estate dan pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit serta aktivitas tambang turut memberi kontribusi terhadap rusaknya bentang alam di berbagai provinsi.
Ia juga menyebut bahwa program hilirisasi dan pembangunan yang bersentuhan dengan kawasan hutan perlu diaudit transparan, terutama terkait perizinan dan dampak ekologinya.
Dugaan Illegal Logging dan Seruan Penegakan Hukum
SHE meminta agar pemerintah pusat dan daerah menelusuri jejak penebangan hutan di kawasan terdampak, termasuk potensi keterlibatan oknum kuat atau perusahaan tertentu.
“Jika Menteri Kehutanan tidak berani transparan, itu akan menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan yang dilindungi,” ujar SHE dalam pernyataannya.
Ia juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas apabila terbukti ada pejabat yang melakukan pembiaran atau berusaha menghalangi penegakan hukum dalam kasus kerusakan hutan tersebut.
Tuntutan Investigasi Menyeluruh
Seiring meningkatnya tekanan dari publik, para pemerhati lingkungan dan elemen masyarakat sipil juga menuntut:
Audit total pemanfaatan kawasan hutan di tiga provinsi
Investigasi terhadap perusahaan yang memiliki izin maupun yang diduga beroperasi tanpa izin
Penelusuran jalur distribusi ribuan kayu gelondongan yang tampak dalam video
Penguatan mitigasi bencana dan rehabilitasi hutan secara nasional
SHE menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pemerintah bergerak cepat dan terbuka kepada masyarakat.
Penutup
Tragedi banjir dan longsor di Sumatra telah membuka kembali wacana besar tentang pengelolaan ekologis yang berkelanjutan. Kritik-kritik tajam, termasuk dari SHE, menjadi bagian dari dinamika demokrasi dan kontrol publik terhadap kebijakan lingkungan.
Integritasnews.my.id akan terus memantau perkembangan investigasi dan upaya penanganan bencana di Sumatra.
