Pewarta: IFA | Media Integritasnews.my.id
Tragedi bencana yang menelan ribuan nyawa di Sumatra kembali membuka luka lama bangsa ini. Banjir bandang, longsor, hingga derita kemanusiaan yang mengiringinya bukan sekadar akibat hujan deras atau retaknya tanah. Banyak yang menilai, ini adalah buah dari pohon demokrasi yang telah lama dibiarkan busuk — Demokrasi Amplop.
Di atas kertas, Indonesia memilih sistem demokrasi yang luhur: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun dalam praktiknya, idealisme itu semakin kabur. Suara rakyat berubah menjadi komoditas, pemilu menjelma pasar gelap politik, dan masa depan bangsa dihargai dengan selembar amplop. Di titik inilah tragedi kepemimpinan bermula.
Demokrasi Tergadaikan, Bangsa Menanggung Akibat
Ketika proses pemilihan pemimpin lebih ditentukan oleh tebal-tipisnya amplop, bukan kompetensi dan integritas, maka yang lahir bukan negarawan, melainkan pengelola kekuasaan berbasis transaksi.
Rakyat bukan lagi memilih dengan nurani, tetapi dengan perut. Bukan karena mereka amoral, tetapi karena keadaan memaksa. Sistem yang memiskinkan membuat amplop politik terlihat seperti solusi instan, padahal itu jeratan panjang yang merusak masa depan bangsa.
Sementara amplop berpindah tangan menjelang hari pencoblosan, kursi kekuasaan akhirnya ditempati oleh mereka yang paling lihai mengedarkan uang tunai — bukan mereka yang visioner membangun negeri.
Setelah duduk di kursi kekuasaan, logika pembangunan sering tunduk pada logika tender dan proyek. Mereka yang seharusnya mempelajari mitigasi bencana, geografi, dan tata kelola alam, justru lebih ahli melobi anggaran dan negosiasi politik.
Dan ketika bencana datang, rakyat kembali menjadi yang paling menderita — pertama terkena dampak, paling banyak jadi korban, dan paling akhir mendapat perhatian.
Saatnya Jujur pada Luka Demokrasi Kita
Potret ini bukan untuk menyalahkan rakyat yang menerima amplop. Mereka hanya korban sistem yang busuk. Ketika pemimpin lahir bukan dari gagasan, namun dari transaksi, maka yang lahir adalah kekuasaan tanpa amanah.
Tragedi di Sumatra menampar kesadaran kolektif. Pertanyaan publik pun muncul:
• Di mana kesiapsiagaan negara?
• Bagaimana kajian risiko sebelum izin tambang dan ekspansi bisnis dilepas?
• Mengapa korban begitu banyak? Mengapa penanganan selalu terlambat?
Jawaban paling jujur mungkin pahit:
Bangsa ini sedang membayar mahal harga politik amplop yang kita biarkan menahun.
Demokrasi Harus Diselamatkan
Bangsa besar bukan runtuh oleh banjir semata, tetapi runtuh ketika moral politiknya membusuk. Jika pemilu terus menjadi transaksi, maka bencana kepemimpinan akan menjadi siklus tanpa akhir.
Sudah saatnya negara dan rakyat berani menatap cermin. Menghentikan budaya amplop bukan sekadar retorika, tetapi tindakan nyata: memperbaiki tata kelola pemilu, pendidikan politik, dan penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi.
Demokrasi hanya akan sehat jika rakyat memilih dengan kesadaran, bukan tekanan ekonomi.
Video berikut mengajak kita merenungkan:
Apakah kita akan terus berjalan dalam demokrasi amplop yang melahirkan bencana pemimpin?
Atau menata ulang demokrasi agar bermartabat, menyelamatkan rakyat — bukan sebaliknya?
Simak video lengkapnya untuk refleksi penuh.
Terima kasih.
