Surabaya, Integritasnews my id -Tepat di Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025), Pemerintahan Prabowo-Gibran secara resmi menetapkan Jenderal Besar (TNI) H.M. Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
Keputusan ini sontak menuai beragam reaksi tajam dari berbagai kalangan, terutama dari aktivis reformasi 1998 yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap sejarah perjuangan rakyat menggulingkan rezim otoriter Orde Baru.
Dalam pandangan Saiful Huda Ems (SHE) — seorang lawyer, jurnalis, dan aktivis ’98 — keputusan itu merupakan tanda bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tengah berupaya memulihkan citra dan menormalkan kembali warisan rezim Orde Baru, yang selama lebih dari tiga dekade dikenal dengan praktik represif, korup, dan penuh pelanggaran HAM berat.
“Entah ini kesengajaan untuk mengembalikan nama baik Soeharto, atau sekadar cara Prabowo menyenangkan hati keluarga Cendana,” ujar Saiful Huda Ems dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi Integritasnews.my.id, Senin (10/11/2025).
Pelecehan Terhadap Semangat Reformasi ’98
SHE menilai bahwa keputusan memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto adalah langkah yang mengaburkan sejarah kelam bangsa.
Menurutnya, hal ini bukan hanya penghinaan terhadap semangat Reformasi ’98, tetapi juga bentuk pembiaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi secara sistematis selama masa kekuasaan Soeharto.
“Rezim Soeharto telah menciptakan trauma nasional. Wartawan dibungkam, aktivis diburu, mahasiswa diculik, ulama dibunuh dengan tuduhan dukun santet, dan rakyat hidup dalam ketakutan,” tulisnya tajam.
Selama lebih dari 32 tahun kekuasaan Soeharto, kebebasan pers dikontrol ketat, organisasi mahasiswa dan keagamaan dipaksa tunduk, sementara rakyat dicekoki propaganda tunggal bernuansa fasis dan militeristik.
Hampir semua kepala daerah saat itu diangkat dari kalangan ABRI, dan rakyat dipaksa loyal pada Golkar, termasuk dengan kebijakan absurd seperti mewajibkan warga mengecat rumahnya warna kuning atau menjadi anggota Golkar untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Darah, Ketakutan, dan Monopoli Ekonomi
SHE juga mengingatkan kembali pada tragedi berdarah pasca 1965, ketika jutaan orang dituduh terlibat G30S/PKI tanpa bukti dan dibantai tanpa proses hukum.
“Antara 500 ribu hingga 3 juta jiwa hilang nyawanya,” tulisnya mengenang.
Selain pelanggaran HAM, korupsi dan monopoli ekonomi oleh keluarga Soeharto menjadi luka sejarah yang belum sembuh. Dari bisnis cengkeh, tol, otomotif, hingga proyek besar nasional, semuanya didominasi oleh keluarga Cendana.
Kebijakan-kebijakan itu menghancurkan ekonomi rakyat kecil, terutama petani dan pelaku usaha lokal.
“Petani padi dipaksa menanam cengkeh milik Tommy Soeharto. Akibatnya, mereka bangkrut. Negara kala itu dikuasai keluarga,” ungkap SHE.
Prabowo Dianggap Tak Belajar dari Sejarah
Menurut SHE, keputusan Presiden Prabowo Subianto menerima usulan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk menganugerahkan gelar tersebut menunjukkan bahwa Prabowo belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang Orde Baru—bahkan dari pengaruh keluarga besar Soeharto yang masih kuat di lingkar kekuasaan.
“Prabowo seperti lupa bahwa yang dijatuhkan oleh Reformasi adalah rezim mertuanya sendiri,” tegas Saiful.
Ia juga menyoroti peran Mafioso Solo, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok elite politik yang disebutnya berpengaruh besar dalam kebijakan Presiden Prabowo saat ini.
Menurutnya, kebijakan ini tidak lahir dari keberanian politik seorang negarawan, melainkan dari tekanan politik dan hasrat rekonsiliasi yang salah arah.
Peringatan Keras dari PDIP
Kritik tajam juga datang dari kubu PDI Perjuangan (PDIP). Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto sebelumnya telah memperingatkan agar pemerintah tidak gegabah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh dengan rekam jejak pelanggaran HAM dan praktik KKN.
Dalam keterangannya di Surabaya, Hasto menegaskan:
“Gelar Pahlawan Nasional tidak boleh dijadikan alat politik. Gelar itu menyangkut martabat bangsa. Seorang pahlawan sejati adalah mereka yang berkorban demi kemanusiaan dan menjadi teladan bagi seluruh anak bangsa,” tegasnya.
Kritik Terbuka: Jangan Kubur Luka Bangsa
Saiful Huda Ems menutup pandangannya dengan nada getir namun tegas.
Ia menyebut bahwa pemberian gelar ini adalah tamparan bagi sejarah Reformasi, dan bisa menjadi awal dari kembalinya rezim fasis bergaya Orde Baru dalam bentuk baru yang lebih halus.
“Jangan kubur luka bangsa dengan gelar kehormatan palsu. Jangan ganti darah rakyat dengan medali emas untuk tirani,” tulisnya.
Ia menilai bahwa bangsa yang melupakan sejarah, apalagi menyanjung pelaku pelanggaran HAM sebagai pahlawan, adalah bangsa yang sedang menggali kuburnya sendiri.
Penutup :
Langkah Pemerintahan Prabowo-Gibran memberi gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto membuka babak baru perdebatan panjang tentang ingatan kolektif bangsa terhadap Orde Baru.
Apakah ini tanda kebangkitan kembali politik lama dalam kemasan baru? Atau justru langkah rekonsiliasi sejarah yang salah arah?
Waktu akan menjawab.
Namun yang pasti, suara-suara seperti Saiful Huda Ems menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak boleh tidur, dan rakyat tidak boleh lupa.
📝 Reporter: IFA Pewarta Integritasnews
📍 Editor: Redaksi Nasional Integritasnews.my.id
💬 Tepat, Lugas, Konsisten.
