Sulawesi Tenggara | Integritasnews.my.id – Rencana pelaksanaan kegiatan Temu Akbar Muna yang akan digelar di Kota Kendari menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Garda Muna. Mereka menilai kegiatan tersebut tidak tepat dilaksanakan di luar Kabupaten Muna dan diduga lebih mengarah pada kepentingan politik praktis dibanding pelestarian budaya.
Salah satu tokoh Garda Muna, La Ode Mustafa, S.Pd, menyampaikan bahwa kegiatan yang mengusung nama masyarakat Muna semestinya diselenggarakan di Kabupaten Muna atau Muna Barat agar nilai budaya dan adat istiadat tetap terjaga serta memiliki makna yang lebih kuat.
"Saya menilai kegiatan ini terindikasi kuat hanya untuk kepentingan pribadi saudara DW. Banyak kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan besar. Pertama, beliau merupakan pimpinan DPW salah satu partai politik, sehingga wajar jika publik mempertanyakan tujuan kegiatan tersebut. Kedua, mengapa kegiatan yang membawa nama Muna tidak dilaksanakan di Kabupaten Muna atau Muna Barat, tempat budaya itu berasal? Ketiga, target peserta sebanyak 20 ribu orang juga patut dipertanyakan karena kapasitas lokasi dinilai tidak memadai," ujar La Ode Mustafa.
Ia juga mengaku khawatir target peserta yang besar dapat diperoleh melalui mobilisasi massa menggunakan struktur partai politik, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kegiatan tersebut memiliki kepentingan politik.
"Kalau benar ditargetkan 20 ribu peserta, kami khawatir terjadi mobilisasi massa melalui struktur partai politik. Kekhawatiran kami bukan tanpa alasan. Karena itu, kami dengan tegas menolak pelaksanaan kegiatan tersebut," ungkapnya.
Menurut Garda Muna, apabila tujuan utama kegiatan adalah mempererat tali silaturahmi masyarakat Muna sekaligus melestarikan adat dan budaya, maka lokasi yang paling tepat adalah di tanah kelahiran masyarakat Muna sendiri.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara maupun DW belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas penolakan yang disampaikan Garda Muna.
Pewarta: ALF
