Jakarta, Sabtu (29 November 2025) — IntegritasNews.my.id
Pernyataan Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali yang menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sebagai “nenek-nenek”, memicu kontroversi nasional. Serangan tersebut dianggap tidak hanya merendahkan, tetapi juga keluar dari konteks politik serta menyasar hal yang sepenuhnya berada di luar kendali manusia: gender dan usia, dua elemen yang merupakan kodrat dan kewenangan Tuhan sepenuhnya.
Padahal, bila kritik diarahkan pada soal masa jabatan ketua umum partai, ruang perdebatan masih terbuka. Konstitusi Indonesia memang tidak mengatur batasan jabatan pimpinan partai. Sejumlah ketua umum lainnya pun menjabat belasan hingga puluhan tahun, seperti Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, hingga Presiden Prabowo Subianto.
Namun Ahmad Ali justru memilih menyerang aspek personal. Inilah yang kemudian memperluas polemik, bukan semata karena menyinggung seorang tokoh nasional, melainkan karena bentuk serangan itu dinilai tidak relevan dengan etika politik modern.
Kontradiksi dengan Nilai Dasar PSI
Pernyataan Ahmad Ali ini kian menjadi sorotan karena berseberangan dengan jati diri PSI sendiri. Pidato Ketua Umum PSI saat itu, Grace Natalie, pada Kopdarnas November 2015, kembali ramai diperbincangkan. Dalam pidato verbatimnya, Grace menegaskan:
“PSI adalah partai yang ramah perempuan, dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi gender.”
Deklarasi itu sempat menjadi identitas moral PSI. Namun kini, ketika pejabat tinggi partai tersebut melontarkan pernyataan bernada diskriminatif terhadap seorang perempuan pemimpin, tidak tampak reaksi tegas dari para kader yang dulu memperjuangkan nilai tersebut.
Di sini publik mempertanyakan konsistensi PSI:
Apakah prinsip itu tetap dijunjung?
Ataukah kini dapat ditinggalkan demi kepentingan koalisi, kekuasaan, atau penyesuaian politik?
Ketiadaan sikap internal atas ucapan Ahmad Ali menimbulkan kesan bahwa prinsip bisa ditukar sewaktu-waktu — sebuah ironi bagi partai yang dilahirkan dengan semangat melawan diskriminasi.
Keteguhan Megawati: Tidak Membalas, Tidak Dendam
Megawati Soekarnoputri, sosok yang pernah menghadapi benturan politik jauh lebih besar, tidak terpancing membalas pernyataan Ahmad Ali. Karakternya yang selama ini dikenal tegar namun berjiwa besar membuatnya tidak pernah tampil sebagai politisi yang menggunakan serangan personal sebagai balasan.
Dalam catatan sejarah, lawan-lawan politik Megawati bukan figur sembarangan:
Soerjadi, dalam pertarungan internal PDI sebagai ketua umum versi kongres tandingan.
Soeharto, presiden dengan kekuasaan absolut selama tiga dasawarsa.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tokoh sentral demokrasi pasca-reformasi.
Namun dalam berbagai momen, Megawati tidak pernah berkonfrontasi secara personal. Bahkan terhadap Soeharto, lawan politiknya yang paling besar, setelah ia lengser pada 1 Juni 1998, Megawati pernah menyerukan:
“Berhenti menghujat dan mencemooh Soeharto secara pribadi.”
Pernyataan ini menunjukkan karakternya yang tidak mendendam, bahkan terhadap orang yang pernah membuatnya berada dalam situasi politik paling perih.
Megawati dikenal sebagai tokoh yang sabar dan tidak menumpuk dendam politik. Beberapa kalangan menilai sikap ini sebagai bentuk Kesabaran Revolusioner — sabar yang tidak pasif, tenang yang tetap berprinsip.
Pertanyaan Moral: Apakah Prinsip Kini Bisa Dikorbankan?
Ucapan Ahmad Ali membuka perdebatan lebih luas tentang arah moral perpolitikan Indonesia. Bila prinsip anti-diskriminasi dapat dinegosiasikan, apa yang tersisa dari idealisme partai?
Publik bertanya:
Mengapa tidak ada reaksi jelas dari kader PSI yang sejak awal berjuang membawa idealisme kesetaraan?
Apakah nilai hanya menjadi perhiasan retorika pada masa kampanye?
Polemik ini menjadi ujian integritas bagi PSI: mempertahankan prinsip yang diklaim sebagai identitas, atau membiarkan inkonsistensi merusak kepercayaan publik.
Penutup: Serangan Personal Tidak Membangun Demokrasi
Ucapan Ahmad Ali tidak memberi kontribusi pada kualitas debat publik. Ia tidak mengkritisi kebijakan, tidak membedah argumentasi, dan tidak memperkaya demokrasi. Justru sebaliknya, serangan personal yang menyasar gender dan usia hanya menegaskan menurunnya kualitas etika politik.
Megawati tidak pernah merespons dengan serangan balik. Tetapi bagi publik, pernyataan Ahmad Ali sudah cukup untuk menilai adanya jurang antara apa yang PSI ucapkan dan apa yang sebagian elitenya lakukan.
Di tengah dinamika politik nasional, konsistensi moral menjadi nilai yang semakin langka. Dan justru di situlah masyarakat kini diarahkan untuk melihat siapa yang benar-benar teguh pada prinsip, dan siapa yang menjadikan prinsip sebagai dagangan politik.
Pewarta ifa
