Jakarta,29 November 2025 IntegritasNews.my.id — Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di cincin api Pasifik menjadikan bencana alam sebagai salah satu faktor penting dalam dinamika sosial-politik nasional. Dalam konteks pemerintahan, penanganan bencana sering menjadi tolok ukur kapasitas negara dan kualitas kepemimpinan, termasuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru memasuki periode awal menjabat.
Pandangan tersebut disampaikan oleh praktisi media massa sekaligus Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat, Benz Jono Hartono, yang menilai bahwa respons pemerintah terhadap bencana akan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
Bencana dan Persepsi Kepemimpinan di Indonesia
Benz menjelaskan bahwa sejarah politik Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan kuat antara kecepatan penanganan bencana dan persepsi publik terhadap pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menunjukkan penguatan legitimasi pasca pemulihan tsunami Aceh 2004, sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) meraih apresiasi publik melalui respons cepat terhadap gempa Lombok dan tsunami Palu.
“Di Indonesia, penanganan bencana sering dipersepsikan sebagai ukuran kesiapan negara dalam melindungi rakyatnya. Masyarakat cenderung menilai dari tindakan nyata, terutama pada 24–48 jam pertama,” ujar Benz di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).
Dengan mobilitas informasi yang kian cepat melalui media sosial, ia menilai bahwa opini publik terhadap langkah pemerintah terbentuk lebih cepat dibanding era sebelumnya.
Pemerintahan Baru dan Tantangan Koordinasi
Memasuki periode awal pemerintahan, Benz menilai tantangan utama bukan hanya skala bencana yang terjadi, melainkan bagaimana koordinasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah berjalan efisien.
“Bencana menuntut koordinasi instan antara TNI/Polri, BNPB, Basarnas, kementerian teknis, hingga pemerintah daerah. Pemerintahan baru sering kali membutuhkan waktu adaptasi, dan ini perlu diperhatikan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa konsolidasi internal menjadi kunci agar seluruh elemen pemerintahan dapat bergerak serempak ketika bencana terjadi.
Bencana sebagai Tantangan Komunikasi Publik
Selain penanganan teknis, komunikasi publik juga menjadi aspek penting. Di era digital, informasi dan persepsi berkembang sangat cepat. Ketika terjadi keterlambatan penjelasan resmi, ruang publik dapat diisi oleh spekulasi yang berpotensi merugikan pemerintah.
“Transparansi informasi, kehadiran pejabat di lokasi bencana, dan penyampaian langkah-langkah mitigasi yang jelas adalah bagian dari strategi komunikasi yang sangat menentukan,” kata Benz.
Ia menilai bahwa konsistensi komunikasi dapat membantu meredam kecemasan masyarakat sekaligus membangun kesan bahwa negara hadir.
Bencana sebagai Momentum Penguatan Institusi
Menurut Benz, bencana tidak selalu menjadi beban politik. Dalam banyak kasus, bencana justru menjadi peluang untuk memperkuat institusi dan kepercayaan publik apabila negara mampu menunjukkan respons yang:
1. cepat,
2. terkoordinasi,
3. transparan, dan
4. penuh empati.
“Jika negara hadir secara nyata dan sistematis, maka publik menilai positif. Ini momentum baik bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperlihatkan kemampuan eksekutif, reformasi birokrasi, dan penguatan koordinasi antarlembaga,” tuturnya.
Ekspektasi Publik dalam Pemerintahan Baru
Benz menilai ekspektasi publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi, terutama karena gaya kepemimpinan yang dikenal tegas dan berorientasi pada hasil. Ekspektasi tersebut beriringan dengan tuntutan agar negara bergerak cepat dalam setiap kejadian bencana.
“Periode awal pemerintahan merupakan fase pembentukan persepsi publik. Penanganan bencana menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun citra kepemimpinan,” ujarnya.
Namun ia menekankan bahwa analisis ini bukan prediksi politik, melainkan gambaran dinamika umum yang terjadi dalam banyak pemerintahan di dunia.
Penutup: Bencana sebagai Tolak Ukur Efektivitas Negara
Mengakhiri pandangannya, Benz menegaskan bahwa bencana alam tidak dapat dicegah, namun kualitas penanganannya dapat menentukan bagaimana masyarakat menilai negara dan pemerintah.
“Bencana adalah ujian bagi seluruh sistem pemerintahan, bukan hanya satu figur. Jika mekanisme penanganan berjalan baik, maka kepercayaan publik menguat. Ini menjadi kesempatan bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk menunjukkan efektivitas negara,” pungkasnya.
Pewarta: ifa
