Jakarta, Integritasnews.my.id —
Polemik usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali mencuat ke publik. Tahun 2025 ini, Kementerian Sosial RI bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) dikabarkan telah mengajukan kembali nama Soeharto untuk memperoleh gelar kehormatan tersebut.
Namun, langkah itu justru menuai gelombang kritik keras, salah satunya datang dari aktivis 1998 sekaligus pengacara, Saiful Huda Ems (SHE), yang menilai wacana tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sejarah bangsa dan perjuangan reformasi.
“Jika Soeharto jadi diberikan gelar Pahlawan Nasional, maka kami semua yang dahulu menjatuhkannya pada tahun 1998 sama halnya dengan penjahat!” tegas Saiful Huda dalam pernyataannya, Minggu (2/11/2025).
Usulan yang Menuai Kontroversi
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut bahwa syarat normatif pengajuan gelar tersebut telah terpenuhi pada 2025, dan keputusan akhir berada di tangan Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Selain itu, kabarnya Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga termasuk salah satu pihak yang ikut mendorong usulan tersebut.
Namun, bagi kalangan pegiat reformasi dan korban pelanggaran HAM masa Orde Baru, langkah itu dianggap sebagai bentuk amnesia sejarah.
“Apakah para pejabat ini tuna sejarah hingga tak mampu melihat kenyataan kelam bangsa sendiri?” sindir Saiful Huda.
Menurutnya, para aktivis 1998 yang kini duduk di posisi nyaman kekuasaan seolah kehilangan nurani perjuangan. “Mereka yang dulu lantang menolak kediktatoran Soeharto kini memilih diam, mungkin karena terlalu nyaman hidup dalam kekayaan dan jabatan,” tambahnya tajam.
Dosa Lama yang Tak Terhapus
Dalam pandangan Saiful Huda, sejarah kelam rezim Soeharto tak bisa dipoles atau dilupakan begitu saja. Ia mengingatkan kembali sejumlah tragedi yang terjadi selama 32 tahun kekuasaan Soeharto, mulai dari penculikan dan pembunuhan aktivis, pembungkaman pers, hingga pelanggaran berat HAM di berbagai daerah.
“Rakyat di Lampung, Majalengka, Madura, Tanjung Priok, hingga Tapal Kuda Jawa Timur menjadi saksi kekerasan rezim itu. Ulama dibunuh, petani dimiskinkan, mahasiswa dan wartawan dibungkam. Apakah itu yang disebut pahlawan?” ungkapnya.
Ia juga menyoroti ironi besar jika korban seperti Marsinah—buruh perempuan yang dibunuh di masa Orde Baru—harus sejajar dalam deretan nama pahlawan nasional bersama Soeharto.
“Itu penghinaan terhadap seluruh korban dan pejuang reformasi.” tegasnya.
Rezim Otoriter dan Pembredelan Pers
Saiful juga mengingatkan bahwa di bawah kekuasaan Soeharto, kebebasan pers dibungkam habis. Media-media seperti Tempo, Editor, dan Detik dibredel karena memberitakan kebijakan pemerintah secara kritis. Dari situ lahirlah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 1994, simbol perlawanan terhadap kebungkaman yang dipaksakan negara.
“Wataknya yang otoriter melahirkan ketakutan massal, menciptakan luka sosial yang belum sembuh hingga kini,” ujarnya.
Refleksi Nurani Bangsa
Menurut Saiful Huda, wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukan sekadar persoalan simbolik, melainkan pertarungan nurani bangsa.
“Memberikan gelar pahlawan kepada pelaku pelanggaran HAM berat dan pengkhianat konstitusi adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan rakyat,” ujarnya keras.
Ia juga menilai bahwa jika pemerintah benar-benar mengesahkan gelar tersebut, maka seluruh idealisme reformasi yang dibangun dengan darah dan air mata rakyat akan terkubur sia-sia.
“Dimana nurani keadilan kalian sembunyikan? Ini jelas penghianatan terhadap nurani rakyat. Lawan!” tutupnya penuh emosi.
Profil Singkat Saiful Huda Ems
Saiful Huda Ems dikenal sebagai lawyer dan aktivis 1998, alumnus Pondok Pesantren Tebuireng Jombang di bawah asuhan KH. Yusuf Hasyim (paman KH. Abdurrahman Wahid/Gus Dur). Ia aktif menulis opini dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama isu keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia.
🟧 Reporter: Tim Redaksi Integritasnews.my.id
🟧 Editor: IFA / Integritasnews Desk
🟧 Sumber: Wawancara & pernyataan tertulis Saiful Huda Ems, 2 November 2025
