Rusia, IntegritasNews.my.id — Guru Besar Hubungan Internasional dari St. Petersburg State University, Rusia, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, melayangkan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap lemahnya kontrol negara di kawasan industri strategis Morowali, Sulawesi Tengah.
Surat tersebut diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @connierahakundinibakrie, pada Kamis (27/11/2025). Dalam surat bernada tegas itu, Connie menilai bahwa Morowali bukan hanya pusat industri dan investasi, tetapi merupakan “titik strategis baru dalam perebutan pengaruh global critical minerals dan rare earth materials”.
---
Sorotan Utama: Negara Tertinggal dari Laju Investasi
Menurut Connie, investasi masif—baik asing maupun domestik—di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan negara dalam memastikan sistem pengawasan yang integratif. Kondisi ini, kata dia, menimbulkan potensi celah strategis mulai dari pengelolaan data geospasial hingga keamanan nasional.
Dalam surat terbukanya, Connie menegaskan bahwa sejumlah regulasi sebenarnya sudah jelas dan memadai, namun koordinasi lintas lembaga seperti BIG, ESDM, Marves, Kemenperin, TNI, Polri, hingga Pemda, justru berjalan parsial dan tidak sistemik.
“Situasi ini menciptakan ruang abu-abu yang tidak boleh dibiarkan,” tulisnya.
---
Bandara di Kawasan IMIP Jadi Sorotan
Polemik makin mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bahwa bandara yang beroperasi di dalam kawasan IMIP tidak memiliki perangkat negara seperti Bea Cukai maupun Imigrasi. Pernyataan ini memicu diskursus publik mengenai batas kewenangan negara dan peran perusahaan di kawasan industri strategis tersebut.
Connie menilai persoalan bandara hanya salah satu contoh konkret lemahnya kendali negara terhadap objek vital. Ia menekankan bahwa dalam konteks geopolitik dan geostrategi global, Morowali seharusnya diperlakukan sebagai kawasan kedaulatan strategis, bukan sekadar ladang investasi dan industri.
Peringatan Soal Kedaulatan Data dan Keamanan Nasional
Dalam narasinya, Connie menyoroti bahwa Morowali bersentuhan langsung dengan isu kedaulatan data, kedaulatan industri, dan kedaulatan keamanan nasional. Ketika data geospasial, perizinan, tata ruang, hingga infrastruktur digital tidak sepenuhnya berada di bawah kendali negara, maka risiko kehilangan kendali atas jantung strategis Indonesia terbuka lebar.
“Keterlambatan dalam memperkuat koordinasi melahirkan potensi kebocoran informasi dan lemahnya integrasi keamanan kawasan,” tulisnya.
Lima Tuntutan Connie Kepada Presiden Prabowo
Dalam surat sepanjang dua halaman tersebut, Connie meminta Presiden Prabowo untuk mengambil langkah konkret dan cepat. Berikut lima poin tuntutan yang ia tegaskan:
1. Audit menyeluruh atas tata kelola data, keamanan, dan investasi di Morowali.
2. Penguatan peran BIG sebagai otoritas tunggal data geospasial tanpa pengecualian.
3. Pembentukan Komando Pengawasan Terpadu Obvitnas yang melibatkan TNI, Polri, BIG, dan lembaga teknis lainnya.
4. Revisi mekanisme perizinan yang dinilai terlalu sektoral dan rentan intervensi.
5. Penegasan kembali status Morowali sebagai kawasan kedaulatan strategis, bukan semata-mata kawasan investasi.
"Kelalaian Terhadap Objek Vital adalah Kelalaian Terhadap Kedaulatan"
Dalam penutup suratnya, Connie menegaskan bahwa seruan tersebut bukan untuk menyalahkan pihak manapun, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab intelektual untuk mengingatkan pemerintah bahwa negara tidak boleh kalah cepat dari arus investasi.
“Kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan.”
Ia berharap Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan seruannya demi memperkuat fondasi kedaulatan negara di kawasan industri yang semakin memiliki peran strategis dalam persaingan global.
Pewarta: ifa
