Sudah 174 Tewas, Bencana Sumatera Mendesak Status Darurat Nasional


Istana Dinilai Terlalu Lambat Mengambil Keputusan

IntegritasNews.my.id — Pewarta: IFA

Tanggal: Jakarta, Sabtu (29 November 2025)

Gelombang bencana yang melanda Sumatera sepanjang pekan terakhir menjelma tragedi terbesar menjelang penutup tahun 2025. Siklon Tropis Senyar menciptakan rangkaian banjir bandang dan longsor mematikan, menelan 174 korban jiwa, sementara 79 orang masih hilang, dan puluhan ribu warga mengungsi dalam kondisi serba terbatas.

Meski skala kehancurannya sudah lintas provinsi, pemerintah pusat hingga kini belum menetapkan status Darurat Nasional, memicu kritik dari berbagai elemen masyarakat dan parlemen yang menilai respons terlalu administratif di tengah situasi krisis.


Sumatera Mengalami “Kerusakan Ekologis yang Balas Dendam”

Dari data BNPB daerah, tiga provinsi mencatat korban terbanyak:

Sumatera Utara: 116 tewas, 42 hilang, lebih dari 1.000 KK mengungsi.

Sumatera Barat: 21 tewas, ribuan terdampak, sejumlah jembatan dan akses transportasi lumpuh.

Aceh: 35 tewas, 25 hilang, 4.846 KK mengungsi.


Sungai-sungai besar di Sibolga, Aek Singolot, Batang Toru hingga aliran lain berubah menjadi arus deras yang membawa ribuan batang kayu gelondongan dari kawasan hutan terjal—membentuk apa yang disaksikan warga sebagai “banjir kayu terbesar dalam sejarah".

Para ahli lingkungan menyebut bencana kali ini bukan hanya dipicu cuaca ekstrem, namun juga akumulasi kerusakan ekologi:

Deforestasi netto nasional 2024: 175.400 hektare.

Sumatera kehilangan lebih dari 30 juta hektare tutupan hutan sejak dua dekade terakhir.

Riau, Aceh, Sumut, Jambi, Sumsel hingga Lampung berada pada daftar provinsi dengan penurunan tutupan hutan paling tinggi.


Tragedi yang terjadi memperlihatkan bagaimana lereng-lereng gundul melepaskan ribuan batang kayu besar ke sungai, menjadi hantaman yang meluluhlantakkan perkampungan, sekolah, hingga fasilitas dasar lain.


Korban Terus Bertambah, Evakuasi Sulit karena Akses Terputus

Sejumlah titik yang paling terdampak dilaporkan sulit dijangkau tim gabungan karena:

Akses jalan putus

Jembatan ambruk

Cuaca ekstrem yang masih berlangsung

Listrik dan komunikasi mati total

Lumpur setinggi pinggang di beberapa lokasi



Ratusan warga dilaporkan terjebak dalam pengungsian darurat dengan tenda-tenda basah. Penyakit kulit mulai bermunculan, kebutuhan makanan dan air bersih belum merata.

Pemerintah Daerah Sudah Menetapkan Darurat Bencana, Pusat Masih “Memantau”


Sejumlah pemerintah provinsi sudah menetapkan status darurat daerah:

Aceh: 28 November – 11 Desember

Sumbar: hingga 8 Desember

Sumut: hingga 10 Desember

Tapanuli Utara: hingga 9 Desember


Namun pemerintah pusat melalui BNPB menyatakan bahwa syarat Darurat Nasional belum terpenuhi, dengan alasan daerah masih dinilai mampu menangani dengan dukungan pemerintah pusat.

Pernyataan ini memicu kritik karena skala kehancuran dan korban dinilai sudah melampaui batas kapasitas daerah.


DPR Hingga Pengamat Minta Pemerintah Pusat Bertindak Lebih Cepat

Anggota Komisi VIII DPR dari Aceh dan Sumut meminta pemerintah pusat tidak hanya mengandalkan aspek administratif.

Mereka menilai kondisi di lapangan menunjukkan:

Dampak lintas provinsi

Infrastruktur hancur luas

Kapasitas daerah kewalahan

Ribuan warga butuh penanganan segera


Sejumlah organisasi lingkungan juga menilai krisis ini harus menjadi momentum evaluasi total terhadap tata kelola hutan, konsesi lahan, serta mitigasi bencana di Sumatera yang selama ini dinilai tidak sebanding dengan laju eksploitasi lahan.


Bantuan Logistik Sudah Bergerak, Namun Butuh Payung Darurat Nasional

Pemerintah pusat telah mengerahkan pesawat Hercules dan A400 untuk distribusi bantuan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk operasi cuaca untuk meredakan hujan.

Namun para ahli kebencanaan menegaskan bahwa status Darurat Nasional diperlukan untuk:

Menggerakkan sumber daya lintas kementerian tanpa birokrasi

Mempercepat pengerahan anggaran

Memastikan percepatan evakuasi di wilayah terisolasi

Memulihkan jaringan vital: listrik, air, logistik

Menjamin hak-hak pengungsi terpenuhi maksimal


“Penetapan status ini bukan simbolik, tapi soal percepatan penyelamatan nyawa,” tulis seorang pakar kebencanaan Universitas Sumatera Utara.

Kesedihan yang Tidak Boleh Dianggap Angka Semata

Di balik angka 174 korban, terdapat cerita-cerita memilukan:

Ibu yang kehilangan dua anaknya terseret kayu gelondongan

Bayi tiga hari yang ditemukan dalam dekapan ayahnya yang meninggal

Warga Tapanuli yang tewas tertimpa batang pohon besar

Lansia yang hanyut saat banjir tengah malam


Tragedi ini seharusnya cukup menjadi alarm bahwa skala bencana sudah melampaui batas penanganan teknis daerah.


Tuntutan Publik Semakin Menguat: “Tetapkan Darurat Nasional!”

Gelombang desakan di media sosial meningkat. Para akademisi dan lembaga kemasyarakatan meminta pemerintah pusat menyegerakan status Darurat Nasional sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warganya.

Sumatera sedang berjuang bernapas.

Ratusan ribu warga menunggu kebijakan cepat.

Dan Indonesia menunggu keputusan yang menentukan nasib ribuan keluarga terdampak bencana ini.

IntegritasNews.my.id — Pewarta IFA