Integritasnews.my.id — Jawa Barat, 1 Desember 2025 — Pewarta: Ifa
Narasumber: Saiful Huda E.M.S (SHE)
Gelombang duka menyelimuti tiga provinsi di Pulau Sumatra—Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh—setelah banjir bandang dahsyat melanda kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir. Data sementara yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kemarin mencatat lebih dari 300 korban meninggal dunia, belum termasuk puluhan orang hilang serta ratusan lain yang mengalami luka-luka.
Skala bencana yang luar biasa besar ini mendapat perhatian dunia internasional. Sejumlah kepala negara mengirimkan ucapan belasungkawa, termasuk Presiden Rusia melalui Kedubes Rusia di Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, juga menyampaikan duka mendalam dan langsung memerintahkan pengerahan bantuan serta penanganan darurat sejak hari pertama bencana terjadi.
Isu Lingkungan Menguat: “Bencana Ini Bukan Semata Takdir”
Di tengah proses evakuasi dan penanganan darurat, berbagai suara kritis muncul dari aktivis lingkungan, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Salah satunya datang dari pengamat sosial-politik Saiful Huda E.M.S (SHE) yang menyampaikan pandangan keras mengenai akar persoalan banjir bandang tersebut.
Menurut Saiful Huda, menyebut bencana ini sebagai “takdir semata” adalah bentuk pengalihan isu. Ia menilai banyak bencana ekologis di Indonesia dipicu oleh kerusakan lingkungan yang dilakukan secara sistematis dan berlangsung lama, terutama akibat pembukaan hutan untuk perkebunan, pembalakan, serta aktivitas ilegal lain.
“Jangan salahkan Tuhan. Banyak bencana ekologis terjadi karena ulah manusia. Ini hasil dari kebijakan, kelalaian, dan pembiaran atas pembabatan hutan,” ujar Saiful Huda EMS dalam keterangannya.
Ia menyoroti bahwa kerusakan hutan bukan hanya terjadi di satu era pemerintahan tertentu—mulai dari masa Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, degradasi hutan berlangsung lama dan melibatkan banyak faktor kebijakan, kepentingan bisnis, dan lemahnya pengawasan.
Data Degradasi Hutan: Pemerintah Diminta Transparan
Saiful Huda mengutip data yang ia sebut berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta laporan lembaga-lembaga independen. Data tersebut, yang masih perlu diverifikasi lebih lanjut, menyebutkan adanya penurunan luas hutan dalam jumlah signifikan pada periode 2020–2023.
Ia menegaskan bahwa data resmi pemerintah seringkali tidak sama dengan temuan organisasi lingkungan internasional yang dinilai memiliki perangkat pemantauan lebih canggih.
“Kalau data independen saja menunjukkan degradasi di atas satu juta hektare dalam beberapa periode, ini harus menjadi alarm nasional. Kita ingin transparansi, bukan sekadar angka yang dikecilkan,” tegasnya.
Namun demikian, hingga kini pemerintah belum merilis pernyataan resmi terkait tudingan tersebut, selain menegaskan bahwa upaya rehabilitasi hutan dan lingkungan terus berjalan setiap tahun.
Dorongan Penegakan Hukum
Saiful Huda dalam pernyataannya juga meminta pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk membuka penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan kerusakan hutan, termasuk kebijakan-kebijakan masa lalu yang dianggap berkontribusi terhadap kerentanan ekologis.
Ia menegaskan bahwa penyelidikan hukum penting bukan untuk menyalahkan individu semata, tetapi untuk memastikan adanya keadilan ekologis serta memperbaiki tata kelola lingkungan ke depan.
“Kami mendorong penegakan hukum agar siapa pun yang berwenang di masa lalu, termasuk presiden-presiden terdahulu bila ternyata ada pelanggaran, harus berani diproses secara hukum,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons langsung dari pihak-pihak yang disebutkan dalam pernyataan Saiful Huda.
Doa untuk Para Korban
Di tengah dinamika opini publik, Saiful Huda dan berbagai tokoh masyarakat kembali menegaskan fokus utama saat ini: penyelamatan korban dan pemulihan daerah terdampak.
“Semoga saudara-saudara kita yang menjadi korban meninggal dunia mendapatkan husnul khatimah. Yang terluka semoga segera pulih, dan yang hilang dapat ditemukan. Kita mendoakan keluarga korban diberi kekuatan,” ucapnya menutup pernyataan.
Banjir bandang kali ini menjadi pengingat keras bahwa bencana ekologis bukan sekadar tragedi alam, melainkan peringatan bahwa tata kelola lingkungan harus diperbaiki demi keselamatan generasi mendatang.
Laporan ini akan diperbarui sesuai perkembangan di lapangan.
