Oleh: Ifa — Integritasnews.my.id
Besuki, Situbondo | 4 Desember 2025
Pernyataan pengamat politik Rocky Gerung kembali menjadi bahan diskusi hangat. Ia menyebut penyebab banjir bukan sekadar sampah warga, tetapi juga karena salah memilih pemimpin yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan. Pernyataan itu sejalan dengan keluhan para pemerhati lingkungan yang menyoroti masifnya alih fungsi hutan, ekspansi perkebunan sawit, hingga pertambangan emas di sejumlah daerah.
Pandangan tersebut membuka kembali diskursus bahwa bencana alam merupakan dampak tata kelola negara, bukan hanya kesalahan perilaku individu.
Aktivis Besuki: 1,64 Juta Hektare Hutan Disebut Beralih Fungsi
Seorang aktivis lingkungan asal Besuki, Situbondo, yang dikenal dengan nama Sang D.P.O – Siti Jenar from Besuki City, menyampaikan kritik keras terhadap pengelolaan hutan Indonesia. Ia menyoroti laporan nasional terkait pemberian izin pembukaan lahan sawit pada era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang mencapai sekitar 1,64 juta hektare.
Skala luasnya jika dibandingkan:
• 25 kali luas DKI Jakarta
• 22 kali negara Singapura
• 3 kali Pulau Bali
• 6 kali kawasan IKN Nusantara
“Kalau sebanyak itu hutan hilang, bagaimana tidak terjadi banjir dan longsor? Alam kehilangan penyerap airnya,” tegas Siti Jenar dalam keterangannya dari Besuki – Situbondo, Kamis (4/12/2025).
Hutan Jawa Menyusut, KHDPK Jadi Sorotan
Ia juga menyoroti penyusutan luasan hutan di Pulau Jawa. Dari semula sekitar 2,4 juta hektare, kini disebut tinggal sekitar 1,3 juta hektare setelah sebagian masuk program KHDPK.
“Jika penyusutan ini terus berlangsung, Jawa makin rapuh secara ekologis,” katanya.
Tambang Banyuwangi Dinilai Picu Kerusakan Ekosistem
Siti Jenar mencontohkan kasus tambang emas PT Bumi Suksesindo (BSI) di Tumpang Pitu, Banyuwangi. Aktivitas tambang dinilai menyebabkan hilangnya tutupan hutan sekitar 11.210 hektare, erosi, turunnya kualitas air, dan gangguan ekosistem.
“Gunung diledakkan, hutan hilang, sungai tercemar. Risiko bencana meningkat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di Situbondo, Bondowoso dan Probolinggo, namun belum seluruh temuan ingin ia buka ke publik.
Ironi Ketika Banjir Datang, Rakyat yang Disalahkan
Menurutnya, yang paling ironis adalah ketika terjadi banjir, masyarakat justru diminta menjaga lingkungan, sementara kebijakan yang berpotensi mempercepat kerusakan alam tetap berjalan.
“Yang merusak itu izin besar-besaran, bukan warga yang nanam singkong,” ucapnya.
Pemilu Menentukan Nasib Hutan
Ia kemudian menyerukan agar masyarakat lebih kritis dalam memilih pemimpin.
“Allah sudah menegur lewat bencana. Saatnya sadar bahwa satu coblosan menentukan masa depan lingkungan,” tutupnya.
Sumber Pernyataan:
By: Sang D.P.O – SITI JENAR FROM BESUKI CITY (Besuki, Situbondo)
Pemerhati lingkungan & penggerak kritik ekologi Jawa Timur.
