Mojokerto, Integritasnews my id — Pekerjaan rabat beton yang baru selesai dibangun di Dusun Bungkem, Desa Kwedenkembar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, mulai memicu perhatian publik. Meski menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2025 sebesar Rp65.433.500,00, kondisi fisik proyek justru terlihat mengalami keretakan di sejumlah titik, padahal usia pengerjaan belum lama.
Sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi mengungkapkan rasa kecewa terhadap hasil pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan harapan. Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa proses pengerjaan terkesan dilakukan secara terburu-buru.
“Setelah TPS selesai dibangun, langsung dikejar cor jalan. Seolah-olah waktunya mepet. Hasilnya ya seperti ini, baru selesai sudah retak di sana-sini,” ungkapnya kepada Integritasnews.my.id.
Berdasarkan peninjauan langsung tim redaksi, sejumlah bagian cor terlihat retak memanjang, bahkan ditemukan pula titik beton yang mulai pecah. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa standar teknis dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dipenuhi secara optimal.
Upaya konfirmasi kepada PJ Kepala Desa Kwedenkembar, Yani, melalui pesan WhatsApp ke nomor yang bersangkutan, hingga saat berita ini diturunkan belum memperoleh jawaban. Tidak adanya klarifikasi dari pihak desa semakin memperkuat keresahan warga terkait penggunaan anggaran publik.
Sementara itu, LSM LPHM menyatakan segera turun tangan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Organisasi tersebut berencana meminta keterangan resmi dari Dinas PUPR serta Dinas PMD Kabupaten Mojokerto terkait indikasi ketidaksesuaian pekerjaan lapangan dengan dokumen perencanaan.
Proyek rabat beton sepanjang 107 meter ini dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa yang diketuai Usman. LSM LPHM menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini mengingat proyek yang dibiayai dari Dana Desa seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami menerima banyak aduan soal kualitas pekerjaan. Ini akan kami kawal hingga tuntas agar penggunaan anggaran desa tetap transparan dan akuntabel,” tegas perwakilan LPHM.
Integritasnews.my.id akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini serta menghadirkan informasi terbaru bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.
Integritasnews.my.id (Tepat, Lugas, Konsisten) Pewarta: IFA
