Jakarta , Integritasnews my id – Komitmen pemerintah dalam memastikan efektivitas program prioritas nasional kembali ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman. Ia menyampaikan bahwa setiap pelaksanaan program strategis pemerintah tidak boleh keluar dari koridor aturan dan tujuan utama yang telah ditetapkan, khususnya pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Sekolah Rakyat.
Dalam pernyataannya saat menghadiri pembukaan Kongres VII Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Jakarta, Kamis (30/4), Dudung menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden memiliki mandat penting sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah, sekaligus melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya program-program prioritas nasional.
Ia menekankan bahwa setiap laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan program akan menjadi perhatian serius pemerintah, terutama bila ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian di lapangan.
“Termasuk program prioritas nasional dan program unggulan Bapak Presiden seperti MBG, Sekolah Rakyat dan sebagainya,” ujarnya.
Dengan nada tegas, Dudung juga menegaskan sikap tidak kompromi terhadap pelaksanaan program yang tidak berjalan sesuai ketentuan. Ia menuturkan bahwa langkah korektif akan diambil apabila ditemukan pelaksanaan yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.
“Kalau tidak benar pelaksanaan di lapangan, akan saya babat nanti,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek pengawasan program, Dudung juga menggarisbawahi pentingnya penguatan wawasan kebangsaan sebagai fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional. Menurutnya, di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan penuh tantangan, persatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas utama.
Ia mengingatkan bahwa keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan golongan harus menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.
Tidak hanya itu, Dudung juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi arus informasi di media sosial. Ia menekankan perlunya kewaspadaan terhadap konten yang bersifat provokatif maupun menyesatkan yang dapat mengganggu stabilitas sosial.
“Oleh karenanya mari mata, telinga kita kita pasang untuk tetap mendengar, tetap melihat, tetapi kepada hal-hal yang positif. Tidak kemudian terbawa dengan informasi-informasi yang menyesatkan,” ungkapnya.
Dengan pengawasan yang diperketat serta partisipasi aktif masyarakat, pemerintah berharap seluruh program prioritas nasional dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat secara luas.
Pewarta ifa
