Pangdam V/Brawijaya Tinjau Lahan BTP dan YTP di Situbondo, Dorong Percepatan Pembangunan untuk Ketahanan dan Kesejahteraan Masyarakat


Pewarta: Ifa | Integritasnews.my.id

SITUBONDO – Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, melaksanakan kunjungan kerja untuk meninjau lahan pembangunan Brigif Teritorial Pembangunan (BTP) dan Yonif Teritorial Pembangunan (YTP) di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Rabu (3/6/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan BTP dan YTP yang menjadi salah satu program strategis dalam memperkuat pertahanan wilayah sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dihadiri sekitar 50 peserta yang terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Perhutani, Kejaksaan, DPRD, serta perwakilan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Setibanya di lokasi, Pangdam V/Brawijaya bersama rombongan disambut langsung oleh Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Dandim 0823/Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian, S.Kom., M.Han., Kapolres Situbondo, Danpuslatpur Marinir 5 Baluran, Dandodiklatpur Rindam V/Brawijaya, serta jajaran Forkopimda dan pejabat terkait lainnya.

Kegiatan diawali dengan paparan dari Dandim 0823/Situbondo mengenai rencana pembangunan BTP dan YTP. Dalam paparannya dijelaskan perkembangan tahapan pembangunan, kondisi lahan, serta berbagai aspek yang perlu dipersiapkan guna mendukung kelancaran realisasi proyek tersebut.

Dalam sambutannya, Pangdam V/Brawijaya menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Situbondo. Menurutnya, lokasi yang diproyeksikan sebagai kawasan pembangunan BTP dan YTP telah memenuhi berbagai persyaratan penting, baik dari sisi luas lahan, kondisi geografis, maupun aspek keamanan lingkungan.

“Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di lokasi pembangunan BTP dan YTP Situbondo. Secara umum saya lihat sudah sesuai dengan keinginan pimpinan pusat. Lokasi ini juga sangat strategis dan aman dari potensi bencana alam,” ujar Pangdam.

Selanjutnya, agenda pembahasan difokuskan pada berbagai aspek pendukung pembangunan, termasuk penyelesaian persoalan lahan yang berkaitan dengan Kelompok Tani Hutan. Pangdam menegaskan pentingnya komunikasi, sosialisasi, serta kolaborasi seluruh pihak guna menemukan solusi terbaik yang dapat diterima bersama.

“Kita hadir di sini untuk dapat duduk bersama membicarakan dan mencari solusi terbaik demi kelancaran pembangunan BTP dan YTP ini,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Misbahul Munir, menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan. Ia menegaskan bahwa Perhutani siap mempercepat berbagai proses yang diperlukan, termasuk penanganan vegetasi di area yang akan digunakan untuk pembangunan.

Sementara itu, Kepala Desa Klatakan, Narwiyoto, S.H., menyampaikan bahwa pihak desa bersama KTH Agung Hijau Bersama terus membuka ruang komunikasi terkait penyelesaian administrasi maupun penyediaan lahan pengganti.

Senada dengan hal tersebut, Pengurus KTH Agung Hijau Bersama, Pipin Pinatiningsih, menyatakan kesiapan mendukung pembangunan dengan harapan adanya solusi yang adil bagi para anggota kelompok tani yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut.

Dalam arahannya, Pangdam V/Brawijaya juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan maupun operasional satuan di masa mendatang. Kehadiran BTP dan YTP di Situbondo diharapkan tidak hanya memperkuat sistem pertahanan teritorial, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja serta peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan.

Pembangunan BTP dan YTP Situbondo diharapkan dapat berjalan sesuai target sehingga menjadi salah satu pusat penguatan pertahanan teritorial yang terintegrasi dengan program ketahanan pangan, peternakan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Perhutani, kelompok tani, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus terjaga demi mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi kepentingan bangsa, negara, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Ifa)