Surabaya, IntegritasNews.my.id – Aksi represif aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya kembali menjadi sorotan. Sebuah video amatir yang viral memperlihatkan seorang petugas Satpol PP mencekik seorang pedagang di sekitar Pasar Keputran, Surabaya, pada 4 Juli 2025. Peristiwa itu menyulut gelombang kemarahan publik dan memunculkan desakan agar Wali Kota segera turun tangan.
Dalam video berdurasi singkat tersebut, terlihat dengan jelas seorang petugas Satpol PP menjambak dan mencekik seorang pedagang yang berupaya bertahan di lapaknya. Alih-alih melakukan pendekatan persuasif, tindakan itu justru memperlihatkan kekerasan terbuka yang dianggap banyak pihak sebagai wujud “premanisme berseragam”.
Kecaman keras datang dari Ketua Sahabat Pemuda Surabaya (SAPURA), Musawwi. Dalam keterangannya kepada media pada Minggu (20/07/2025), ia menyebut tindakan Satpol PP sudah melenceng jauh dari semangat penertiban.
“Satpol PP ini tugasnya menertibkan, bukan mengintimidasi rakyat kecil. Kalau sampai mencekik pedagang, itu bukan penegakan Perda itu kekerasan,” tegas Musawwi.
Ia menuding bahwa Satpol PP Surabaya selama ini hanya dilatih secara fisik tanpa bekal moral, logika, atau pemahaman sosial yang memadai. Menurutnya, citra Satpol PP kini tak ubahnya segerombolan ormas yang mengenakan seragam negara.
“Kalau seperti ini, siapa yang bisa membedakan Satpol PP dengan preman pasar? Kami minta Wali Kota Surabaya tidak tutup mata,” ujar Musawwi.
SAPURA secara tegas mendesak agar Kepala Satpol PP Kota Surabaya dievaluasi, bahkan dicopot jika terbukti gagal membina anggotanya. Mereka juga meminta agar oknum petugas yang mencekik pedagang segera dipecat dan diproses hukum.
“Kalau tidak ada tindakan, kami akan turun langsung ke Balai Kota. Kami ingin lihat apakah Wali Kota berpihak pada keadilan atau membiarkan kekerasan dilegalkan oleh seragam,” tutupnya.
Viral di Media Sosial, Kepercayaan Publik Tergerus
Video insiden tersebut telah menyebar luas di media sosial, memicu komentar pedas dari warganet. Banyak yang menyayangkan sikap arogan Satpol PP dan mempertanyakan efektivitas pengawasan internal lembaga tersebut.
Beberapa akun menyebut tindakan itu sebagai “simbol kegagalan reformasi birokrasi di tingkat lokal”. Sementara itu, sebagian warga mendesak Ombudsman dan Komnas HAM turun tangan mengusut pelanggaran HAM dalam insiden ini.
Pemerintah Wajib Bertindak Cepat
Insiden Keputran bukan kali pertama Satpol PP Surabaya disorot karena aksi kekerasan. Rentetan kasus serupa sebelumnya telah memperburuk kepercayaan publik terhadap aparat penegak Peraturan Daerah.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga, Dr. Fadillah Nursyamsi, menyebut bahwa “kekerasan tidak pernah menjadi solusi dalam tata kelola kota yang humanis”. Menurutnya, pendekatan Satpol PP harus bergeser dari koersif menjadi edukatif dan partisipatif.
“Kota Surabaya harus memilih: ingin menjadi kota yang tertib atau kota yang otoriter,” tandas Fadillah.
Kini, sorotan tajam publik tertuju ke Balai Kota. Mampukah Wali Kota merespons cepat dan adil? Ataukah ini hanya akan menjadi satu lagi tragedi yang dibungkam oleh birokrasi?
Jika negara tak bisa hadir untuk rakyat kecil, maka kepada siapa mereka akan mengadu?
