AP2 Sultra Desak BGN Bekukan SPPG Laworoku: “Dapur di Bawah Sarang Walet, Anak Sekolah Sakit Perut!”

Jakarta, Integritasnews.my.id — Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra) kembali menggebrak publik dengan pernyataan keras terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) di Kabupaten Muna Barat.

Dalam rilis pers yang diterima redaksi Integritasnews, AP2 Sultra menuding bahwa salah satu titik SPPG di bawah naungan Yayasan Laworoku, Kecamatan Barangka, telah didirikan di lokasi yang tidak layak dan mencederai prinsip kesehatan pangan, yakni di bawah sarang burung walet dan bersebelahan langsung dengan toko bangunan yang menjual semen.

“Kami sudah menyorot persoalan ini sejak pekan lalu. Fakta di lapangan menunjukkan dapur penyedia makanan bergizi (MBG) untuk anak-anak sekolah didirikan di tempat yang sangat tidak layak. Ini jelas mencoreng nama baik program unggulan Presiden RI,” tegas juru bicara AP2 Sultra dalam keterangannya, Minggu (6/10/2025).


SPPG di Bawah Sarang Walet: Bukti Kelalaian Fatal

AP2 Sultra menilai penunjukan lokasi dan pengelola SPPG tersebut sebagai kekeliruan fatal yang mencerminkan lemahnya pengawasan dari BGN pusat maupun regional. Mereka menuding bahwa pengelolaan dapur MBG itu dilakukan tanpa kajian higienitas dan kesehatan lingkungan yang memadai.

“Kalau pengelolanya waras, mustahil dapur makanan anak-anak bangsa ditempatkan di bawah sarang burung walet, apalagi di samping toko semen,” sindir pernyataan itu tajam.


Selain soal lokasi, AP2 Sultra juga mengungkap adanya dugaan perilaku tidak etis dan intimidatif dari oknum pengelola berinisial AS, yang disebut telah menghina dan mengancam anggota organisasi AP2 Sultra di beberapa grup WhatsApp setelah lembaga ini mengkritisi pengelolaan SPPG tersebut.


Anak Sekolah Sakit Perut Usai Santap MBG

Lebih lanjut, AP2 Sultra mengklaim telah menerima laporan kasus beberapa siswa mengalami sakit perut setelah menyantap menu MBG dari dapur SPPG Yayasan Laworoku di Kecamatan Sawerigading, Muna Barat.

Menurut mereka, hal ini menjadi indikasi nyata bahwa kelayakan dapur dan proses penyediaan makanan di lokasi tersebut tidak memenuhi standar kesehatan pangan.

 “Kami memiliki bukti siswa-siswa yang sakit perut setelah makan MBG dari dapur yang di bawah sarang walet itu. Ini bukan lagi persoalan sepele, ini soal keselamatan anak-anak,” tegas pernyataan AP2 Sultra.


Kecam BGN dan Tuntut Pembekuan Izin

Atas temuan dan dugaan pelanggaran tersebut, AP2 Sultra mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera membekukan izin operasional SPPG Yayasan Laworoku.

Mereka bahkan mengancam akan bermalam di kantor BGN pusat di Jakarta bila tuntutan itu tidak dipenuhi.

“Jika Kepala BGN tidak segera mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin operasional SPPG Laworoku, maka seluruh pengurus AP2 Sultra akan bermalam di kantor BGN sampai tuntutan kami terpenuhi,” tulis rilis tersebut.

Lebih jauh, AP2 Sultra juga menuding adanya indikasi ketidakwarasan dan perilaku menyimpang dari pengelola SPPG, yang mereka sebut dapat merusak citra seluruh pengelola SPPG di Sulawesi Tenggara. Mereka meminta agar BGN tidak memelihara pengelola bermasalah yang bisa mencoreng program nasional bergizi untuk anak-anak bangsa.


Seruan Tegas: Jaga Marwah Program MBG Presiden

Sebagai bagian dari organisasi kontrol sosial, AP2 Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya program Makanan Bergizi (MBG) — salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia.

 “Kami tidak gentar meski diserang dan difitnah. Kami akan terus mengontrol agar program MBG benar-benar berjalan tertib, sehat, dan dirasakan manfaatnya oleh anak-anak bangsa, bukan menjadi proyek yang dikelola secara serampangan,” tegasnya.


Seruan Moral dan Tembusan ke Presiden

Dalam penutup rilisnya, AP2 Sultra mengirimkan tembusan resmi kepada Presiden RI, Kepala Badan Gizi Nasional RI, Kepala Regional BGN Sultra, seluruh pengelola SPPG di Sultra, dan masyarakat luas, agar persoalan ini menjadi perhatian serius.

“Kami tidak mencari sensasi. Kami menuntut keadilan dan kepatutan agar tidak ada lagi dapur program nasional berdiri di bawah sarang burung walet, apalagi menyebabkan anak-anak sakit,” tutup pernyataan itu.


📰 Reporter: Alfin | Editor: Tim Integritas News

📍 Jakarta, 6 Oktober 2025

📧 redaksi@integritasnews.my.id