Jakarta – Integritasnews.my.id | Pewarta: IFA
Pemerintah menatap ambisi besar: memastikan seluruh desa di Indonesia memiliki akses listrik. Target jangka menengah ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2039 yang disusun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam dokumen resmi tersebut, disebutkan sebanyak 5.758 desa akan teraliri listrik hingga tahun 2029, menyasar 780 ribu rumah tangga yang saat ini belum menikmati aliran listrik.
Angka ini tentu bukan pekerjaan ringan. Perlu investasi sekitar Rp50 triliun untuk menjangkau seluruh desa, membangun infrastruktur, dan memastikan pasokan listrik yang andal. Namun bagi PLN (Perusahaan Listrik Negara), tantangan ini bukan hal baru. Pasalnya, dari 83.693 desa lainnya yang sudah tersentuh listrik, PLN memiliki pengalaman panjang dalam menghadirkan listrik hingga ke pelosok negeri.
Pertanyaannya kini: Bisakah PLN merealisasikan target 5.758 desa dalam waktu kurang dari satu tahun?
Pengamat energi menilai, pencapaian target ini memerlukan strategi khusus dan inovasi teknologi. PLN harus memaksimalkan pemanfaatan pembangkit listrik mini, solar panel, hingga jaringan listrik pintar berbasis digital untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Tidak hanya soal membangun fisik jaringan, tapi juga memastikan keberlanjutan pasokan energi bagi masyarakat desa agar tidak hanya “teraliri” listrik, tetapi bisa menikmati listrik secara stabil dan aman.
Selain itu, keberhasilan program ini akan menjadi tolak ukur keseriusan pemerintah dalam mendukung agenda pemerataan pembangunan energi. Desa-desa yang tersentuh listrik diyakini akan mengalami lonjakan ekonomi lokal, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga usaha mikro dan kecil.
Direktur Utama PLN dalam beberapa kesempatan menegaskan, perusahaan siap beradaptasi dengan tantangan geografis dan teknis yang ada. "Kami memiliki pengalaman panjang dan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan kolaborasi pemerintah dan pemangku kepentingan lain, target ini bukan sekadar angka, tapi harapan nyata untuk masyarakat desa," ujar pejabat tersebut.
Namun, para pengamat mengingatkan, angka 5.758 desa bukan angka yang bisa dicapai hanya dengan modal besar. Dibutuhkan perencanaan matang, transparansi anggaran, dan pengawasan ketat agar dana Rp50 triliun benar-benar efektif.
Di sisi lain, masyarakat menantikan langkah nyata dari PLN dan pemerintah. Akses listrik yang merata bukan hanya soal penerangan rumah, tetapi juga gerbang menuju pembangunan desa yang lebih modern, produktif, dan sejahtera.
Apakah PLN akan mampu menyalurkan listrik ke 5.758 desa dalam 1 tahun atau kurang? Waktu yang akan menjawabnya. Satu hal pasti, strategi dan eksekusi perusahaan negara ini akan menjadi sorotan nasional.
