Pewarta: Ifa – Integritasnews.my.id
Jakarta, 7 Oktober 2025 — Di tengah hening dini hari, tepat pukul 03.05 WIB, Jacobus K. Mayong Padang terbangun dengan kegelisahan yang tak biasa. Bukan sekadar terjaga tanpa sebab, tetapi seperti ada kekuatan yang menuntunnya untuk menatap kembali kenyataan hidup kaum kecil — mereka yang oleh Bung Karno disebut sebagai Marhaen.
Langkah batin itu membawanya menuju Warkop Dekopin, ruang diskusi virtual yang selama ini menjadi tempat bertemunya gagasan sosial-ekonomi kerakyatan. Di sana, ia terpaku pada tulisan Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), berjudul “Menteri Purbaya dan Mashab Kuno Pertumbuhan.”
“Sekalipun saya awam dalam ekonomi, tulisan Bung Suroto menggugah,” ujar Mayong dalam refleksinya. “Sebab keseharian saya melihat rakyat — kaum Marhaen — yang terus berjuang sekadar untuk makan di negeri yang katanya kaya.”
Kilas Balik: Bung Karno, Mang Aen, dan Akar Marhaenisme
Tulisan Mayong ini lahir dari kegelisahan yang juga muncul setelah menghadiri peringatan Hari Marhaen pada 1 Oktober 2025 di Rumah Bung Karno – Inggit Garnasih, Astana Anyar Bandung.
Peringatan itu mengenang peristiwa penting 1 Oktober 1923, ketika Soekarno muda bertemu Mang Aen, petani miskin di Cigereleng, Bandung. Dari perjumpaan itulah, lahir istilah Marhaen — lambang rakyat kecil yang bekerja keras dengan alatnya sendiri, namun tetap miskin karena struktur ekonomi yang tidak adil.
“Dari sinilah Bung Karno memutuskan bahwa Indonesia harus merdeka,” tulis Mayong. Namun seratus dua tahun berlalu, rakyat yang menjadi akar istilah Marhaen itu belum merdeka secara sosial dan ekonomi.
Menurutnya, hal ini terjadi karena arah kebijakan nasional masih berpihak pada mazhab pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan. “Masalahnya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak,” ujarnya mengutip pandangan Suroto.
Orde Baru dan Bayang Ketimpangan
Mayong menyinggung perjalanan pembangunan masa Orde Baru yang membawa Trilogi Pembangunan — stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan.
Namun, katanya, yang berjalan cepat hanya dua yang pertama. “Pertumbuhan memang fantastis, pernah mencapai delapan persen, tetapi pemerataan tertinggal jauh,” tulisnya.
Ia mengingat sebuah film dokumenter lama yang diputar oleh YAKOMA PGI tentang kehidupan petani di Sleman, Yogyakarta. Dalam film itu, seorang ibu tak mampu memberi uang seribu rupiah kepada anaknya. “Film itu dilarang tayang karena dianggap mengganggu citra pemerintah, padahal ia menampilkan kenyataan: kemakmuran tidak pernah menyentuh rakyat kecil,” ungkapnya.
Kritik Konstruktif atas Kebijakan Ekonomi
Dalam konteks itulah, Mayong memandang kritik Suroto terhadap kebijakan Menteri Keuangan Purbaya sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib rakyat bawah.
Kebijakan yang mengedepankan angka pertumbuhan tanpa pemerataan, menurutnya, hanya melahirkan kemakmuran semu. “Jika pemerataan dijadikan prioritas, itu akan menjadi kanal pembebasan kaum Marhaen dari kemiskinan struktural,” tulisnya.
Ia juga menyinggung ironi global: Singapura — negara tanpa sumber daya alam, bahkan air pun harus membeli dari tetangga — kini menjadi salah satu negara terkaya di dunia.
“Sungguh menggemaskan. Kita kaya sumber daya, tetapi miskin konsistensi,” tulisnya getir.
Marhaenisme: Jalan yang Terlupakan
Mayong menegaskan, kemerdekaan sejati bukanlah seremoni tahunan, tetapi keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. “Konsisten sangat mahal, pragmatisme selalu menemukan alasan,” tulisnya menutup refleksi.
Bagi dia, perjuangan belum selesai. Marhaen belum merdeka bukan sekadar slogan, melainkan panggilan moral untuk mengembalikan arah pembangunan nasional pada cita-cita pendiri bangsa: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Catatan Redaksi
Tulisan ini merupakan refleksi sosial-ekonomi yang disusun berdasarkan pandangan pribadi Jacobus K. Mayong Padang, sebagai tanggapan atas artikel “Menteri Purbaya dan Mashab Kuno Pertumbuhan” karya Suroto, Ketua AKSES, yang dimuat di Warkop Dekopin, 6 Oktober 2025.
Integritasnews.id memuatnya dalam semangat kebebasan berpendapat, penguatan nilai-nilai Marhaenisme, dan penghormatan terhadap diskursus ekonomi kerakyatan yang adil serta beradab.
Editor: Redaksi Integritasnews.my.id
Pewarta: Ifa
Sumber: Refleksi Jacobus K. Mayong Padang, Kalibata (7 Oktober 2025)
