Pewarta: ALF – Integritasnews.my.id
Tepat, Lugas, Konsisten
Sultra – Tiga organisasi pemuda dan mahasiswa di Sulawesi Tenggara, yakni Jaringan Pemuda Indonesia (JPI), Barisan Merah Putih Sulawesi Tenggara (BMPS), dan Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI), menyatakan keprihatinan sekaligus dukungan terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara, ASR, menyusul tuduhan adanya permainan proyek yang menyeret Koordinator Tim Ahli Gubernur.
Ketua JPI, Anas, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan kajian dan diskusi panjang terkait dinamika pemerintahan di Sulawesi Tenggara.
“Kami dari tiga organisasi ini telah mendiskusikan banyak permasalahan di Sultra. Khususnya gaya kepemimpinan Gubernur ASR dan Hugua. Jika dibandingkan dengan gubernur sebelumnya, perbedaannya sangat jauh. Dulu banyak kepala dinas diduga diwajibkan memberi setoran proyek sehingga muncul banyak temuan BPK. Itu bukan rahasia publik lagi, bahkan menjadi kajian LSM dan mahasiswa,” jelas Anas.
Ia menambahkan bahwa praktik serupa tidak lagi ditemukan dalam kepemimpinan ASR–Hugua saat ini.
“Sebelum ASR–Hugua memimpin, kami selalu berada di garda terdepan menyuarakan berbagai persoalan. Maka kami sangat menyayangkan tudingan terhadap Gubernur Sultra. Menurut kami itu tidak berdasar dan cenderung awam, mungkin karena baru masuk dalam diskusi persoalan Sultra. Tudingan bahwa Tim Ahli mengatur proyek dengan inisial P sangat tidak berdasar dan mengarah pada penyerangan reputasi yang saat ini kami nilai sangat baik,” tegasnya.
Ketua BMPS, Harlan, menilai isu yang dihembuskan saat ini sarat kepentingan dan upaya memecah belah internal pemerintahan.
“Kami menduga ada pihak yang ingin mengoyak stabilitas internal pemerintahan ASR–Hugua. Oknum-oknum yang selama ini bermain dan memonopoli proyek mungkin merasa terganggu dengan ketegasan pemerintahan sekarang. Ada juga yang memang tidak senang ASR–Hugua memimpin. Kami melihat kepemimpinan mereka pasti terus digoyang hingga Pilkada mendatang. Demonstrasi-demonstrasi yang muncul sangat kental kepentingannya,” ujarnya.
Meski demikian, Harlan menegaskan bahwa dukungan mereka bukan tanpa syarat.
“Kami akan terus mendukung kepemimpinan saat ini selama tetap berada di koridor yang benar. Tapi kami juga akan kritik tajam dan frontal jika ASR–Hugua melenceng,” tegasnya.
Sementara itu, dari hasil kajian tiga organisasi tersebut, keberadaan Tim Ahli dinilai tidak menyalahi aturan apa pun.
“Keberadaan Tim Ahli itu sah dan tidak melanggar perdata maupun pidana. Pertanyaan besarnya, kenapa hal ini dipersoalkan? Kami menduga karena mereka tidak bisa lagi memonopoli atau bermain proyek. Saat ini semua tender sangat ketat dan sesuai prosedur. Tidak ada satu pun Tim Pemenangan yang bermain proyek di lapangan,” terang mereka.
Menurut mereka, selama seseorang memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia, penunjukan sebagai Tim Ahli tidak seharusnya dipermasalahkan.
