Jakarta, 30 Oktober 2025 —
Pernyataan keras datang dari seorang tokoh yang dikenal vokal dalam isu demokrasi dan keadilan sosial, SHE. Ia menilai, langkah sebagian pihak yang mengusulkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional adalah bentuk penghianatan terhadap semangat Reformasi 1998 — gerakan besar yang menumbangkan rezim otoriter Orde Baru setelah berkuasa lebih dari tiga dekade.
“Mereka yang mengusulkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah mereka yang menghianati perjuangan Reformasi ’98, yang dahulu kita perjuangkan bersama,” tegas SHE dalam keterangannya yang diterima Integritasnews.my.id, Kamis (30/10/2025).
SHE menilai, publik seharusnya tidak mudah melupakan sejarah kelam di masa pemerintahan Orde Baru, di mana kebebasan berpendapat dibungkam, hak asasi manusia banyak dilanggar, dan korupsi merajalela dalam lingkar kekuasaan.
Menurutnya, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan berarti mengaburkan fakta sejarah dan merusak nilai perjuangan para mahasiswa, aktivis, dan rakyat yang menjadi korban penindasan politik pada masa itu.
“Reformasi 1998 bukan sekadar perubahan rezim, tetapi perlawanan terhadap ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran HAM. Jika hari ini orang-orang dengan enteng mengusulkan Soeharto jadi pahlawan, itu artinya kita sedang berjalan mundur dalam sejarah,” ujarnya dengan nada tegas.
Memori Kolektif yang Mulai Pudar
Dua puluh tujuh tahun setelah kejatuhan Soeharto, euforia reformasi seolah perlahan memudar. Banyak generasi muda yang tidak lagi memahami secara utuh apa yang terjadi pada masa itu — dari tragedi Trisakti, Semanggi, hingga gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut perubahan sistem politik nasional.
SHE mengingatkan, bangsa yang melupakan sejarah akan mudah dimanipulasi oleh kepentingan politik jangka pendek.
“Bangsa ini terlalu cepat memaafkan, tapi terlalu lambat belajar. Kita sering lupa bahwa kekuasaan tanpa batas pernah menindas bangsa ini, dan ribuan nyawa menjadi korban demi perubahan yang kini dinikmati banyak orang,” tambahnya.
Polemik Gelar Pahlawan dan Kepentingan Politik
Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto kerap mencuat setiap tahun menjelang Hari Pahlawan. Pihak yang pro beralasan bahwa Soeharto memiliki jasa besar dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Namun, kubu kontra, termasuk sejumlah aktivis reformasi dan pemerhati HAM, menilai jasa tersebut tidak dapat menutupi pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi yang mengakar selama pemerintahannya.
SHE menilai, usulan itu sarat dengan kepentingan politik yang mencoba mencuci sejarah dan mengangkat kembali figur otoriter sebagai simbol keberhasilan pembangunan semu.
“Bangsa ini tidak kekurangan pahlawan. Tapi ketika kita mulai menutup mata terhadap penderitaan masa lalu demi menyanjung kekuasaan, maka saat itulah nurani kita mati,” pungkas SHE.
Reporter: IFA
Editor: Redaksi Integritasnews.my.id
Slogan: Tepat, Lugas, Konsisten
