Pewarta: Ifa | Integritasnews.my.id
SURABAYA – Pengamat sosial dan politik Saiful Huda Ems (SHE) kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah terkait proyek MBG (Makan Bergizi Gratis) yang terus didorong untuk berjalan secara masif. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara serius agar tidak justru menjadi beban besar bagi keuangan negara.
Dalam pernyataannya yang beredar luas di ruang publik, SHE menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG. Ia bahkan menyindir bahwa jika program tersebut hanya diliburkan saat Lebaran, seharusnya bisa saja “diliburkan sampai kiamat” agar keuangan negara tidak terbebani oleh pengeluaran yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Libur MBG kok hanya selama Lebaran. Libur sampai kiamat dong, biar keuangan negara selamat dan bisa digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih produktif dan bermanfaat,” ujar SHE dalam pernyataan kritisnya.
Menurutnya, anggaran negara seharusnya diprioritaskan pada program-program strategis yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kemandirian bangsa, seperti penguatan pertahanan, teknologi, dan peningkatan kesejahteraan aparat negara serta masyarakat luas.
SHE kemudian membandingkan kemampuan negara lain dalam memanfaatkan anggaran secara efektif. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang mampu membangun kapal induk dengan nilai yang disebutnya hampir setara dengan biaya enam bulan proyek MBG. Di sisi lain, Iran yang selama puluhan tahun menghadapi embargo ekonomi disebut mampu mengembangkan teknologi militer canggih, termasuk drone dan rudal jarak jauh.
Perbandingan tersebut, kata SHE, menjadi refleksi bagi Indonesia agar lebih serius dalam menentukan prioritas pembangunan nasional.
“Negara lain mampu membangun kekuatan teknologi dan pertahanan yang luar biasa, sementara kita masih berkutat pada pengadaan alutsista yang sebagian dianggap sudah tertinggal,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti soal anggaran pertahanan, SHE juga mengangkat kondisi sosial sebagian prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menurutnya masih memprihatinkan. Ia menilai pemerintah perlu memiliki empati yang lebih kuat terhadap kesejahteraan prajurit serta keluarganya.
Dalam kritiknya, SHE menyinggung sejumlah peristiwa yang mencoreng citra aparat, yang menurutnya tidak bisa dilepaskan dari persoalan kesejahteraan dan tekanan hidup yang dihadapi sebagian anggota di lapangan.
“Pemerintahan Prabowo–Gibran harus memiliki empati dan kepedulian terhadap nasib serta harga diri para prajurit, termasuk juga terhadap rakyat yang hingga hari ini masih membutuhkan kesejahteraan yang lebih merata,” tegasnya.
Lebih jauh, SHE juga mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilainya tetap bersikeras menjalankan proyek MBG meskipun di ruang publik muncul berbagai kritik dan penolakan dari sebagian kalangan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan publik seharusnya dibangun melalui dialog dan keterbukaan, bukan dengan kesan memaksakan program kepada masyarakat.
“Jangan paksakan MBG terus berjalan. Ketika ada sebagian rakyat yang mempertanyakan atau menolak, pemerintah seharusnya membuka ruang evaluasi dan dialog,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, SHE secara lugas mempertanyakan alasan di balik kuatnya dorongan agar proyek tersebut tetap berjalan.
“Ada apa dengan proyek MBG ini?” pungkasnya.
Pernyataan Saiful Huda Ems tersebut menambah panjang daftar kritik publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai memerlukan evaluasi lebih mendalam. Sejumlah pengamat menilai bahwa diskursus semacam ini penting dalam sistem demokrasi agar setiap kebijakan negara tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.
Dengan semakin menguatnya perdebatan di ruang publik, banyak pihak berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan serta membuka ruang dialog yang konstruktif agar setiap program nasional benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
