Www Integritasnews my id
Surabaya, Jawa Timur — Gejolak tuntutan atas dugaan praktik kotor dalam tubuh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur kembali mengemuka. Aksi demonstrasi lanjutan digelar oleh Komunitas Cinta Bangsa (KCB) di depan kantor BPTD yang berlokasi di Jalan Menanggal MGE No. 12, Kelurahan Gayungan, Kota Surabaya, pada Rabu (30/7/2025).
Massa aksi kembali turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap lambannya penuntasan skandal dugaan manipulasi dokumen Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), yang mencuat sejak era kepemimpinan Kabalai sebelumnya, Muiz Thohir. Meski Thohir telah dimutasi ke pusat, polemik yang menyeret nama sejumlah pejabat internal dan pihak swasta itu belum juga mendapat penanganan tuntas dari Kepala Balai yang baru menjabat.
Dugaan Manipulasi SRUT Mengakar
Aksi long march hari ini disertai dengan pemajangan tiga banner besar bergambar wajah-wajah pejabat BPTD yang diduga terlibat dalam praktik manipulasi SRUT. Masing-masing banner juga dilengkapi dengan uraian kronologis dan peran masing-masing terduga dalam dugaan skandal yang disebut-sebut telah berlangsung sistematis dan melibatkan jaringan internal-eksternal.
Muiz Thohir, mantan Kabalai, dituding sebagai aktor intelektual di balik dugaan manipulasi SRUT yang melibatkan beberapa pengusaha karoseri. Ia diduga menjalin kolaborasi dengan perusahaan CV Sidomulyo Barokah untuk memuluskan penerbitan SRUT kendaraan bermasalah. Bahkan dalam sejumlah testimoni, Thohir diduga mengarahkan pengusaha-pengusaha karoseri tertentu untuk ‘pasang badan’ demi menepis dugaan pungutan liar (pungli) dan manipulasi SRUT yang belakangan marak mencuat ke publik.
Sementara itu, Fuad Nur Alam, pejabat Kasi Sarana di BPTD, dituding sebagai ‘playmaker’ utama. Ia disebut sebagai otak operasional dari pengkondisian kelulusan kendaraan yang tidak layak uji, dengan cara menginstruksikan penguji untuk meloloskan unit-unit bermasalah. Namanya juga kerap dikaitkan dengan CV Sidomulyo Barokah dalam dugaan manipulasi SRUT dan dugaan aliran dana tidak sah dari pengusaha-pengusaha karoseri.
Tak kalah strategis adalah peran M Irfandy, Koordinator Penguji BPTD, yang disebut-sebut sebagai ‘pemain lapangan’. Ia diduga mengatur kelulusan kendaraan dalam uji teknis dan memberikan surat keterangan kelulusan secara tidak sah terhadap unit-unit kendaraan bermasalah, khususnya yang berasal dari CV Sidomulyo Barokah. Dalam keterangan aksi, Irfandy juga dicurigai sebagai penerima setoran dalam skema dugaan pungli yang dibungkus melalui jalur administratif.
Desakan Moral untuk Kepala Balai Baru
Koordinator aksi, Holik Ferdiansyah, dalam orasinya menegaskan bahwa Komunitas Cinta Bangsa siap memberikan bukti dan pemaparan lengkap kepada Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur yang baru. Mereka menuntut agar Kepala Balai segera melakukan langkah bersih-bersih terhadap oknum-oknum yang telah mencoreng nama baik lembaga, serta mengambil tindakan nyata terhadap perusahaan karoseri yang terindikasi menjadi bagian dari praktik ilegal tersebut.
“Kami tidak sedang menyerang pribadi, tapi sedang menyuarakan kepentingan publik. Kami menuntut integritas dan akuntabilitas lembaga negara. Kepala BPTD yang baru harus berani mengambil sikap, bukan melanjutkan tradisi tutup mata,” tegas Holik di hadapan massa aksi.
Ia menambahkan bahwa jika tuntutan ini kembali diabaikan, pihaknya akan membawa kasus ini ke ranah hukum yang lebih tinggi dan menggandeng lembaga antikorupsi untuk melakukan penyelidikan secara independen.
Catatan Penting untuk Kemenhub dan Penegak Hukum
Kasus dugaan manipulasi SRUT yang melibatkan pejabat BPTD Kelas II Jatim seharusnya menjadi perhatian serius dari Kementerian Perhubungan dan aparat penegak hukum. Publik berhak atas jaminan keamanan transportasi melalui sistem uji kendaraan yang bersih, akurat, dan terbebas dari suap maupun manipulasi data teknis.
Jika dugaan ini benar adanya, maka dampaknya tidak hanya merusak citra birokrasi, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan yang mengandalkan kendaraan-kendaraan yang dinyatakan ‘lulus uji’ secara ilegal.
Komunitas Cinta Bangsa telah menunjukkan komitmennya sebagai bagian dari masyarakat sipil yang kritis. Kini giliran pemerintah dan aparat hukum menunjukkan keberpihakan kepada keadilan.
(Ifa)
