Lumajang – Integritasnews.my.id | 5 September 2025
Pewarta: R. PRIHATANTO, S.Si. – Jakarta
Potret getir kehidupan rakyat kecil kembali menyeruak di tengah gegap gempita klaim suksesnya program bantuan sosial pemerintah. Seorang nenek renta di Kabupaten Lumajang justru hidup dalam keterbatasan tanpa pernah tersentuh bantuan sosial apa pun.
Momen ini terungkap saat Bupati Lumajang melakukan tinjauan lapangan dalam kegiatan penyaluran bantuan. Alih-alih melihat wajah sumringah para penerima, sang bupati justru dikejutkan oleh pengakuan seorang nenek miskin yang mengaku tak pernah sekalipun menerima program bantuan pemerintah, baik BLT, PKH, maupun sembako.
“Betul-betul memalukan. Bagaimana bisa seorang lansia yang jelas-jelas miskin tidak masuk dalam daftar penerima?” ujar Bupati dengan nada terkejut, sebagaimana terekam dalam video yang tersebar di kanal MediaIndo.
RT dan Lurah Dipertanyakan Integritasnya
Kasus ini sontak menyeret perhatian publik pada aparat paling bawah, yakni ketua RT hingga lurah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pendataan warga miskin. Ironisnya, justru di tingkat inilah sering muncul masalah: nepotisme, data fiktif, hingga pilih kasih dalam menyalurkan bantuan.
Kemarahan publik pun tak terbendung. Warganet mempertanyakan bagaimana mungkin mekanisme validasi data yang dibiayai dengan anggaran besar justru meloloskan keluarga mampu, sementara warga miskin tulen malah tercecer.
“Kalau data kacau, artinya sistem kita bocor. Dan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” komentar seorang aktivis sosial Lumajang.
Bupati Perintahkan Pendataan Ulang
Menanggapi temuan tersebut, Bupati langsung memerintahkan jajarannya untuk mendata ulang sekaligus memberikan prioritas bantuan bagi sang nenek. Ia menegaskan, kasus ini tak boleh terulang lagi.
“Kita tidak boleh abai. Justru mereka yang paling lemah, lansia dan warga miskin, yang harus mendapat perlindungan pertama,” tegasnya.
Instruksi ini menjadi sinyal keras bahwa pemerintah daerah tak ingin main-main dengan isu penyaluran bansos. Jika ada aparat di bawah yang terbukti sengaja menutup mata, bukan tak mungkin sanksi tegas akan dijatuhkan.
Cermin Buram Sistem Bansos
Kasus di Lumajang hanyalah sepotong realitas dari problematika besar distribusi bantuan sosial di Indonesia. Masih banyak laporan tentang bantuan yang salah sasaran: pejabat desa, perangkat RT, hingga keluarga dekat aparat justru ikut menerima, sementara rakyat miskin harus menatap getir dari kejauhan.
Fenomena ini membuktikan bahwa reformasi sistem bansos masih jauh dari kata tuntas. Selama data berbasis kepentingan sempit, bukan kebutuhan riil masyarakat, selama itu pula rakyat kecil akan selalu menjadi korban.
Pertanyaan publik kini menggantung: apakah perintah pendataan ulang dari Bupati Lumajang akan benar-benar menembus akar persoalan, atau sekadar menjadi angin lalu?
Yang jelas, kisah nenek renta di Lumajang ini menjadi tamparan telak bagi aparat desa hingga pejabat daerah. Bantuan sosial sejatinya adalah hak warga miskin, bukan komoditas politik maupun sarana persekongkolan aparat nakal.
📷 Ilustrasi: Seorang nenek renta duduk di depan rumah bambu dengan karung bertuliskan “Bantuan Sosial”.
Pewarta: R. PRIHATANTO, S.Si. – Jakarta Editor:Ifa
Berita ini ditulis ulang berdasarkan tayangan video MediaIndo serta naskah yang dipublikasikan MediaInfo pada 5 September 2025. Seluruh hak cipta konten asli tetap menjadi milik masing-masing media sumber. Integritasnews.my.id hanya menayangkan ulang dengan tujuan informasi publik.
(Berita ini telah ditinjau dan dipublikasikan sesuai kaidah jurnalistik yang berlaku serta aman hukum untuk ditayangkan di Integritasnews.my.id).
