Jakarta – Integritasnews.my.id | Selasa, 16 September 2025 , Pewarta: Ifa
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai menunjukkan sikap tegas dalam mengawal anggaran negara. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang selama ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dengan nilai fantastis Rp71 triliun, kini mendapat sorotan tajam.
Dalam laporan serapan anggaran, tercatat baru sekitar Rp13 triliun yang terealisasi. Artinya, masih ada lebih dari Rp58 triliun yang belum jelas penggunaannya. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik, terutama di tengah gencarnya pemerintah menggaungkan efisiensi dan transparansi.
“Ini bukan soal angka di atas kertas, ini soal integritas penggunaan uang rakyat. Kami ingin memastikan tidak ada ruang bagi dana publik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Purbaya dalam sebuah rapat di DPR, seraya menekankan perlunya evaluasi mendalam atas program tersebut.
Dapur Politik dan Aroma Konflik Kepentingan
Program MBG yang bertujuan mulia, yakni menyediakan makanan sehat untuk jutaan pelajar, justru tersandung isu tata kelola. Sejumlah temuan menunjukkan ada keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya berperan sebagai pengawas, namun justru berada di lingkaran pelaksana.
Di beberapa daerah, fasilitas dapur penyedia makanan disebut-sebut dimiliki oleh politisi maupun kerabatnya. Praktik ini menimbulkan polemik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Meski banyak pihak menyatakan hanya berperan sebagai investor, publik tetap menaruh curiga terhadap pola semacam ini.
Kasus Keracunan Massal
Lebih memprihatinkan lagi, sejumlah insiden keracunan makanan terjadi di beberapa sekolah penerima manfaat MBG. Ratusan siswa di Kupang, Bandung, Sragen, hingga Nunukan dilaporkan mengalami gejala mual dan muntah usai mengonsumsi makanan dari program ini.
Dinas Kesehatan daerah bersama Ombudsman langsung melakukan langkah investigasi. Hasil awal menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap standar sanitasi, rantai distribusi, hingga sertifikasi laik higiene. Pakar gizi dari UGM juga mengingatkan, produksi skala besar tanpa kontrol kualitas yang disiplin sangat rawan memicu kontaminasi bakteri.
Perputaran Ekonomi vs Efektivitas
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa program MBG telah menjangkau sekitar 22 juta penerima manfaat dengan perputaran uang di masyarakat mencapai Rp28 triliun. Angka ini disebut mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM penyedia bahan pangan.
Namun, Purbaya menilai capaian itu belum cukup. “Kita bicara soal efektivitas. Bagaimana mungkin alokasi Rp71 triliun hanya menyentuh sebagian kecil, sementara masih banyak yang belum jelas serapannya?” katanya. Ia bahkan mengusulkan agar kementerian/lembaga terkait menggelar jumpa pers rutin untuk melaporkan perkembangan program.
Ujian Integritas Tata Kelola
Kasus MBG menjadi cermin besar tantangan birokrasi Indonesia dalam mengelola anggaran raksasa. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa tidak boleh berubah menjadi ajang praktik tidak sehat, apalagi hingga menimbulkan korban keracunan.
Keberanian Menkeu Purbaya dalam mengungkapkan ketidakpuasan terhadap serapan anggaran ini dipandang sebagai sinyal positif. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, melainkan kewajiban moral pemerintah terhadap rakyat.
Pada akhirnya, publik menunggu jawaban atas pertanyaan sederhana: apakah program sebesar Rp71 triliun benar-benar memberi manfaat nyata bagi anak-anak sekolah, ataukah justru tenggelam dalam pusaran birokrasi dan kepentingan?
Integritasnews.my.id
