Pewarta: Alf – Integritasnews.my.id
Tepat, Lugas, Konsisten
Sultra — Polemik soal tudingan terhadap Koordinator Tim Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mengemuka dan menjadi perbincangan publik. Namun bagi Persatuan Pemuda Buton dan PKBN, isu tersebut dinilai tidak lebih dari upaya sistematis untuk menjatuhkan citra kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua.
Ketua Persatuan PKBN, Keking, menegaskan bahwa serangkaian tuduhan yang diarahkan kepada Katim Ahli berinisial P merupakan propaganda yang dibangun secara sengaja, tanpa dasar hukum maupun fakta objektif.
“Ada upaya sengaja untuk membentuk citra buruk terhadap kepemimpinan ASR–Hugua melalui isu-isu yang tidak berdasar. Padahal secara hukum, pengangkatan tim ahli sah dan memiliki legitimasi penuh,” ujar Herdan dari PKBN menegaskan.
Kinerja Pemerintahan ASR–Hugua Dinilai Berjalan Baik Meski Usia Kepemimpinan Masih Singkat
Herdan menyoroti, meski masa pemerintahan ASR–Hugua masih terbilang sangat baru, namun sejumlah kinerja nyata sudah terlihat jelas. Salah satu yang paling disorot adalah percepatan perbaikan infrastruktur, khususnya jalanan provinsi di wilayah Buton Utara yang selama bertahun-tahun dikenal rusak parah.
“Jalan provinsi di Buton Utara yang dulu rusak luar biasa, kini sudah hampir semuanya menghitam. Ini bukti bahwa tidak ada dampak negatif dari keberadaan Katim Ahli terhadap jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Menurutnya, sejauh ini seluruh roda pemerintahan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara berjalan stabil, terukur, dan tidak menunjukkan indikasi gangguan yang disebabkan oleh peran Tim Ahli Gubernur.
Tudingan Monopoli Proyek Dinilai Serangan Tersusun untuk Mencederai Kepemimpinan
Persatuan PKBN memandang tudingan mengenai dugaan monopoli proyek dan intervensi kebijakan Pemda Sultra bukan sekadar isu liar, tetapi bagian dari skenario politik yang terstruktur.
“Ini strategi tersistem untuk mencederai dan mendowngrade kepemimpinan ASR–Hugua. Narasi seperti ini jelas tidak berdasar,” lanjut Herdan.
Ia menilai, setiap serangan yang diarahkan kepada tim ahli seolah sengaja diciptakan untuk menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang baru berjalan dan sedang berupaya melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor.
PKBN: Bila Berdampak Negatif, Katim Ahli Harus Dicopot — Bila Bermanfaat, Wajib Didukung
Ketua PKBN, Keking, menyampaikan sikap tegas organisasi yang dipimpinnya. Bila keberadaan tim ahli benar-benar memberi dampak buruk terhadap jalannya pemerintahan, maka PKBN tak segan meminta Gubernur ASR untuk mengevaluasi dan memberhentikan yang bersangkutan.
Namun sebaliknya, bila peran tim ahli justru memperlancar sistem kerja pemerintah dan mendukung percepatan pembangunan, PKBN menyatakan akan memberikan dukungan penuh.
“Jika terbukti menghambat kinerja Pemprov Sultra, kami akan mendesak Gubernur untuk memberhentikannya. Tetapi bila justru membantu kelancaran pembangunan, maka kami akan berdiri paling depan mendukung kebijakan Gubernur ASR,” tegas Keking menutup pernyataan.
