Sulawesi Tenggara, Integritasnews my id – Komitmen menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi Tenggara kembali mendapat perhatian publik. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai program bedah rumah dengan total alokasi 10.000 unit untuk periode 2025–2026 dinilai menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi angka rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
Program yang menjangkau 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara tersebut kini memasuki tahap pelaksanaan. Kehadirannya membawa harapan besar bagi ribuan keluarga yang selama bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan kondisi tempat tinggal.
BSPS tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sosial yang menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama. Melalui program ini, rumah-rumah yang sebelumnya dinilai tidak memenuhi standar kelayakan akan ditingkatkan kualitasnya agar lebih aman, sehat, dan nyaman untuk dihuni.
Di tengah pelaksanaan program tersebut, Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI) menyampaikan apresiasi terhadap peran berbagai pihak yang dinilai berkontribusi dalam memperjuangkan hadirnya kuota besar BSPS bagi Sulawesi Tenggara, khususnya Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. H. Ridwan Bae.
Menurut GPMI, capaian alokasi 10.000 unit bukanlah proses yang lahir secara instan. Di balik angka tersebut terdapat perjuangan panjang melalui jalur politik, komunikasi lintas lembaga, hingga pengawalan aspirasi daerah di tingkat nasional.
Perwakilan GPMI, Nabil, menilai keberhasilan menghadirkan ribuan unit bantuan rumah bagi masyarakat Sulawesi Tenggara merupakan bentuk nyata dari fungsi representasi wakil rakyat yang mampu membawa kebutuhan masyarakat daerah menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ridwan Bae atas perjuangan dan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat Sulawesi Tenggara. Kuota BSPS yang diperoleh daerah ini menunjukkan adanya kerja politik yang serius dan konsisten. Masyarakat membutuhkan bukti nyata, dan program bedah rumah ini menjadi salah satu bentuk nyata yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga," ujar Nabil.
Ia menambahkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
"Ketika ribuan keluarga mendapatkan rumah yang lebih layak untuk ditempati, maka yang dibangun bukan hanya fisik bangunan, melainkan juga harapan, rasa aman, dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu kami menilai program ini memiliki dampak sosial yang sangat besar," lanjutnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi V DPR RI, La Ode Murfain, S.Pi., menjelaskan bahwa mayoritas kuota BSPS yang diterima Sulawesi Tenggara berasal dari jalur aspirasi anggota DPR RI yang diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran dan pembahasan program pembangunan nasional.
Menurutnya, keterlibatan anggota legislatif dalam memperjuangkan kebutuhan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pembangunan berjalan merata hingga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.
Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 6.300 unit BSPS berasal dari kuota aspirasi yang diperjuangkan oleh Ir. H. Ridwan Bae selaku Wakil Ketua Komisi V DPR RI. Selain itu, sekitar 3.000 unit merupakan hasil advokasi anggota Komisi V DPR RI lainnya, H. Ahmad Syafei.
Tidak hanya itu, sejumlah anggota legislatif dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara turut berperan dalam proses pengawalan kebijakan sehingga kebutuhan masyarakat di daerah dapat terakomodasi dalam program pembangunan nasional.
Di luar jalur aspirasi parlemen, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga berhasil memperoleh tambahan alokasi melalui jalur reguler kementerian sebanyak 650 unit. Tambahan tersebut merupakan hasil koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam memperkuat akses bantuan perumahan bagi masyarakat.
Akumulasi dari berbagai jalur tersebut menghasilkan total 10.000 unit program BSPS yang akan disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara.
Pengamat pembangunan daerah menilai capaian tersebut menjadi salah satu alokasi program perumahan terbesar yang pernah diterima Sulawesi Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran program ini diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, menekan backlog perumahan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan besarnya kuota yang berhasil diperoleh, masyarakat kini menaruh harapan agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi keluarga penerima bantuan. Di sisi lain, keberhasilan menghadirkan 10.000 unit BSPS dinilai menjadi contoh penting bahwa sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, dan pemerintah daerah dapat menghasilkan program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Pewarta: ALF
Editor: Redaksi Integritasnews my id
